Kota Bontang menjadi salah satu kota percontotah dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).  Melalui program yang merupakan tindaklanjut dari PNPM Mandiri Perkotaan dan P2KKP ini, diharapkan Kota Bontang menjadi kawasan bebas kumuh di tahun 2019. 

"Alhamdulillah, Kota Bontang ditunjuk sebagai pilot project. Kita mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Kepercayaan itu tentu akan kita maksimalkan dengan menjadikan Bontang bebas dari kawasan kumuh di 2019 mendatang, " kata Walikota Bontang dr Neni Moerniaeni di saat mengikuti sosialisasi dan workshop nasional program Kotaku yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

Kendati program Kotaku adalah program berskala nasional, tetapi Pemerintah Kota Bontang siap mendukung secara aktif dan berkolaborasi untuk mewujudkan 100-0-100 artinya, seratus persen akses air bersih akan kita buat dan nol persen kawasan kumuh serta seratus persen peningkatan tempat sanitasi. Malalui program ini, walikota berharap Kota Bontang bisa menjadi contoh pencapaian program Kotaku yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan laik huni,  produktif, dan berkelanjutan.

"Saya sudah intruksikan Bappeda dan Dinas PU untuk mengebut program ini. Kita juga sudah menginventarisasi beberapa titik yang kita tetapkan sebagai daerah kumuh. Nah, daerah itu yang akan menjadi fokus kita. Segala fasilitas dan akses sudah saya sebutkan tadi semuanya akan kita bangun dan kita benahi," tambahnya.

Sebagaimana diketahui,  Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Selain Kota Bontang ada 269 kota lainnya yang juga dipilih sebagai pilot project dalam program ini. 

Skema pelaksanaan program Kotaku nantinya akan berjalan dengan lima tahap. Pertama dengan skema komponen satu yaitu fokus pemerintah lebih ke dalam pengembangan kelembagaan dan kebijakan. Lalu dilanjutkan dengan komponen dua yaitu integrasi perencanaan dan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat.Sedangkan selanjutnya adalah komponen tiga dimana lebih difokuskan kepada infrastruktur primer dan sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di kota terpilih. Terakhir adalah komponen 4 dan 5 soal dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis serta dukungan untuk kondisi darurat bencana 

(Sumber: http://www.klikbontang.com)