, , ,

    Kawasan Aerocity Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru


    Banjarbaru - Kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarbaru kini memperkuat rencana tersebut melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Aerocity Tahun 2026-2046.

    Sebagai langkah awal penerapan RDTR tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi Perwali RDTR WP Aerocity di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Kamis (3/9/2026).

    Kegiatan itu diikuti 36 peserta. Sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman mengenai arah penataan dan pengembangan kawasan Aerocity yang mencakup wilayah seluas 7.219,99 hektare di sebagian Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

    Dalam RDTR tersebut, kawasan Aerocity diarahkan menjadi pusat pelayanan transportasi berskala nasional sekaligus kawasan permukiman yang berkelanjutan. Dokumen tata ruang ini juga menjadi pedoman pembangunan kawasan untuk jangka panjang.

    Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarbaru, H. M. Maulana, mengatakan keberadaan Bandara Syamsudin Noor menjadi salah satu faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan kawasan Aerocity.

    Menurutnya, posisi bandara sebagai salah satu pintu masuk Kalimantan Selatan memiliki nilai strategis untuk menarik investasi dan menggerakkan perekonomian di kawasan sekitarnya.

    "Kawasan Aerocity ini menempatkan Bandara Syamsudin Noor sebagai episentrum pertumbuhan yang diharapkan akan menarik investasi dan mendorong perkembangan wilayah sekitarnya," kata Maulana.

    Tak hanya menjadi kawasan penunjang bandara, Aerocity juga dirancang sebagai salah satu pusat bisnis Kota Banjarbaru. Konsep pengembangannya akan mengandalkan integrasi antarmoda transportasi melalui Transit Oriented Development (TOD).

    "Perkembangannya akan ditunjang oleh konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan dukungan bandara, BRT serta rencana jaringan kereta api," ujarnya.

    Maulana mengatakan integrasi berbagai moda transportasi tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Aerocity lebih mudah diakses sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru.

    Di sisi lain, RDTR WP Aerocity saat ini tengah diproses untuk diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Proses tersebut dilakukan dengan pendampingan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Integrasi RDTR dengan OSS dinilai penting karena berkaitan dengan kepastian pemanfaatan ruang dan kemudahan proses perizinan bagi investor.

    "Khususnya di kawasan sekitar Bandara, dengan dukungan semua pihak, kami yakin Aerocity akan berkembang menjadi pusat transportasi, pusat ekonomi baru, sekaligus kawasan hunian yang berkelanjutan dan nyaman," tegas Maulana.

    Sosialisasi tersebut juga menghadirkan Tenaga Ahli Penyusun RDTR, Nadia Humaida, S.PWK., M.T., sebagai narasumber.

    Dengan masa berlaku hingga 2046, RDTR WP Aerocity diharapkan menjadi landasan bagi Banjarbaru dalam mengembangkan kawasan secara lebih terarah. Konsep bandara, transportasi, pusat bisnis, investasi, dan permukiman disatukan dalam satu kerangka tata ruang.

    Jika berjalan sesuai rencana, kawasan di sekitar Bandara Syamsudin Noor bukan hanya menjadi pintu masuk Kalimantan Selatan, tetapi juga dapat berkembang sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru Kota Banjarbaru.

    ,

    Penataan Permukiman Kumuh Ala “Kotaku”, 
    Tarik Perhatian Tiga Menteri.

     
    Karangwaru
    Kelurahan Karangwaru  Tegalrejo Yogyakarta (foto: kompas.com)
    Ketika kawasan bantaran sungai di tempat lain disibukkan dengan penggusuran dan kekerasan, kondisi itu tidak berlaku di sebuah perkampungan btepi sungai yang berada di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Kawasan yang dulunya kumuh dan tidak teratur sekarang berubah 180 derajat. Kesan adem, nyaman, tertata dan indah pastilah yang akan dirasakan oleh setiap orang yang datang di pemukiman dipinggir sungai Buntung ini

    Adalah tekat bersama dari masyarakat yang tinggal di bantaran sungaii untuk menata lingkungan permukimannya secara partisipatif yang menggerakkan masyarakat bantaran sungai tersebut sehingga tercipta kondisi yang seperti ini. Bahkan berkat kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan sungai, kawasan Karangwaru mendapat sebutan "Kotaku" (Kota Tanpa Kumuh).

    Salah seorang tokoh masyarakat Karangwaru yang juga Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat Tridaya Waru Mandiri, Subandono menceritakan kawasan Karangwaru khususnya yang berada di pinggiran sungai Buntung dulunya permukiman kumuh.

    "Sungai Buntung itu dulu paling kumuh di wilayah kelurahan Karangwaru ini. Banyak sampah, sebutannya dulu tempat sampah terpanjang," ucap Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat Tridaya Waru Mandiri, Subandono sebagaimana dirilis dari Kompas.com, Selasa (15/11/2016).

    Subandono mengungkapkan, pada tahun 2009 masyarakat sepakat membangun dan menata ulang kawasan pinggiran, sehingga sungai Buntung dan permukiman di sekitarnya bersih, rapi, sehat dan tertata melalui Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) yang merupakan salah satu kegiatan di PNPM Mandiri Perkotaan yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program PNPM Mandiri Perkotaan sendiri kini sudah bermetamorfose menjadi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang menyasar lokasi di kawasan perkotaan.

    "Awal kami menyosialisasikan ke masyarakat. Istilahnya memberikan kesadaran kepada masyarakat agar pola pikirnya berubah," ucapnya.

    Sosialisasi menyadarkan masyarakat, lanjut Subandono, membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar satu tahun. Setelah paradigma warga terbangun lantas dilakukan penataan fisik.
    "Awalnya tidak ada jalan, kami buatkan jalan. Warga merelakan sedikit tanahnya untuk akses jalan ini, jadi tidak ada istilah ganti-rugi lahan," tuturnya.

    Selain jalan, di pinggir sungai juga dibuatkan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang publik untuk pertemuan. Lalu terdapat pula ruang sinau masyarakat.
    "Di titik nol Karangwaru kami bangun ruang pertemuan warga atau kegiatan warga," tandasnya.
    Saat musim hujan dan air sungai meluap ada 70 kepala keluarga (KK) yang rumahnya terendam banjir. Namun setelah talud diperbaiki dan sungai dibersihkan, saat ini sudah tidak ada lagi rumah warga yang jadi korban banjir.

    "Rumah warga yang tidak layak juga kami bedah dan perbaiki. Total sampai saat ini sudah ada 100 rumah," tandasnya.

    Seiring dengan perubahan kondisi lingkungan permukiman di Karangwaru, banyak sekali masyarakat dan juga pejabat baik pusat maupun daerah yang datang kesana. Terakhir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Faried Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyempatkan diri berkeliling Karangwaru.

    Tampak decak kagum mengiringi langkah para menteri tersebut ketika menapaki setiap jengkal kawasan karangwaru.  

    "Saya tidak menyangka, Karangwaru seperti ini. Saya, Alhamdulilah diajak pak Basuki (menteri PUPR) ke sini," ungkap Puan saat berdialog dengan warga.

    Puan menegaskan, Karangwaru dengan "Kotaku" ini harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain sehingga diharapkan di tahun 2019 indonesia bebas dari lingkungan permukiman kumuh di perkotaan sesuai dengan program Presiden Jokowi.
    Sumber: Kompas.com

⬆
Top