Di awal Kepemimpinannya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuat gebrakan dengan melakukan mutasi besar besaran di tubuh Polri. Tak kurang dari 88 perwira tinggi dan perwira menengah polri mendapatkan penugasan baru yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Pejabat utama Mabes Polri yang mendapat jabatan baru pada 2 oktober 2026 antara lain:

1. Komjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri

2. Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri

3. Irjen Pol Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri

4. Irjen Pol Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri

5. Irjen Pol Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri

6. Irjen Pol Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri

7. Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri

8. Brigjen Pol Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri

9. Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam Polri

10. Irjen Pol Roberto G. M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri

11. Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT Polri

12. Irjen Pol Ahrie Sonta N. sebagai Kadivkum Polri

13. Irjen Pol Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortastipidkor Polri

14. Kombes Pol Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri

Kapolda yang diganti pada tanggal 2 Oktober 2026 antara lain:

1. Irjen Pol Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya

2. Irjen Pol Suwondo Nainggoan sebagai Kapolda Maluku

3. Irjen Pol Suhendri sebagai Kapolda Kepri

4. Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau

5. Irjen Pol Reza Arief Dewanto sebagai Kapolda NTT

6. Irjen Pol Hengki sebagai Kapolda Jawa Barat

7. Brigjen Pol Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten

8. Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan sebagai Kapolda Jawa Tengah

9. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono sebagai Kapolda Jawa Timur

10. Brigjen Pol Pasma Royce sebagai Kapolda Bali

11. Irjen Pol Jawari sebagai Kapolda Sumatera Barat

12. Irjen Pol M. Awal Chairuddin sebagai Kapolda Sulawesi Selatan

13. Irjen Pol Widodo sebagai Kapolda Jambi

14. Irjen Pol Nurworo Danang sebagai Kapolda Gorontalo

15. Brigjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumatera Utara

16. Brigjen Pol Rony Samtana sebagai Kapolda Sumatera Selatan

17. Irjen Pol Rizal Irawan sebagai Kapolda Sulawesi Tengah

18. Irjen Pol Totok Suharyanto sebagai Kapolda Sulawesi Barat

19. Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda DIY

Selain itu masih ada beberapa perwira lagi yang ditugaskan di tempat yang baru. 

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sejumlah posisi strategis di pemerintahan mengalami perubahan, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri hingga jabatan penting di luar kementerian.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Perubahan paling mencolok terjadi pada dua institusi sekaligus, yakni pemerintahan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kini mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Posisi tersebut sebelumnya ditempati Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Sementara itu, Dudung mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ia menggantikan Djamari Chaniago.

Di lingkungan Polri, pergantian pucuk pimpinan juga berlangsung pada hari yang sama. Komjen Pol Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Sebelum dilantik, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri sebelum pelantikan oleh Presiden.

Daftar Pejabat yang Mendapat Jabatan Baru

Sejumlah nama yang mendapat posisi baru dalam reshuffle 1 Oktober 2026 antara lain:

1. Dudung Abdurachman – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Bahlil Lahadalia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
3. Sugiono – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri.
4. Muhammad Sarmuji – Menteri Perindustrian.
5. Arrmanatha Nasir – Menteri Luar Negeri.
6. Drajad Hari Wibowo – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Nurkholisoh Ibnu Aman – Wakil Menteri Keuangan.
8. Luky Alfirman – Wakil Menteri Keuangan.
9. Muhammad Saleh Mustafa – Wakil Menteri Pertanian.
10. Irwan Meilano – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo – Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
12. Komjen Pol Suyudi Ario Seto – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar tersebut menunjukkan bahwa reshuffle tidak hanya menyentuh kursi menteri. Sejumlah jabatan wakil menteri dan posisi strategis pemerintahan juga mengalami perubahan.

Bahlil Rangkap Jabatan

Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah penugasan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil tetap memegang jabatan sebagai Menteri ESDM sehingga untuk sementara harus menjalankan dua tanggung jawab pemerintahan. Presiden tidak sekaligus melantik pejabat baru untuk mengisi posisi Menteri ESDM.

Dengan struktur tersebut, Bahlil akan berada pada posisi yang berkaitan langsung dengan agenda hilirisasi, energi dan kebijakan transisi energi pemerintah.

Sugiono Naik Menjadi Menko PMK

Perubahan lain terjadi pada Sugiono. Sebelumnya ia menjabat Menteri Luar Negeri. Dalam reshuffle kali ini, Sugiono dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Sugiono tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, terjadi pula rangkap jabatan pada posisi tersebut sampai ada penataan lebih lanjut.

Pada saat yang sama, posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Nasir, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri.

Sarmuji Masuk Kabinet sebagai Menteri Perindustrian

Nama Muhammad Sarmuji juga menjadi salah satu perhatian dalam reshuffle kali ini.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tersebut dilantik sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pengangkatan Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Masuknya Sarmuji menambah figur berlatar belakang politik di jajaran kementerian yang memiliki peran penting dalam pengembangan industri nasional.

Drajad Hari Wibowo Bukan Menko Perekonomian

Ada satu bagian penting yang perlu diluruskan dari informasi yang sebelumnya beredar.

Drajad Hari Wibowo tidak dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mendapat posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan demikian, jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak berpindah kepada Drajad berdasarkan susunan pelantikan yang diberitakan pada 1 Oktober 2026.

Koreksi ini penting karena informasi mengenai Drajad sempat beredar sebagai pengganti Airlangga Hartarto pada posisi Menko Perekonomian.

Pergantian Kapolri: Listyo Sigit ke Suyudi Ario Seto

Pergantian Kapolri menjadi salah satu bagian paling menonjol dari perubahan pemerintahan pada 1 Oktober 2026.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolri dan selanjutnya ditempatkan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Sementara itu, Komjen Pol Suyudi Ario Seto dipercaya menjadi Kapolri.

Proses pergantian tersebut berlangsung cukup cepat. Pada pagi hari, Suyudi menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Komisi III kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri secara aklamasi.

Rapat Paripurna DPR selanjutnya menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Presiden Prabowo kemudian melantiknya di Istana Kepresidenan.

Listyo Sigit Masuk Lingkaran Istana

Bagi Listyo Sigit, perpindahan jabatan tersebut bukan berarti meninggalkan pemerintahan.

Mantan Kapolri itu kini menempati posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sebuah jabatan yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Presiden.

Listyo menggantikan Dudung Abdurachman yang kemudian bergeser menjadi Menko Polkam. Dengan demikian, reshuffle kali ini juga memperlihatkan adanya perpindahan figur dari sektor keamanan ke posisi strategis dalam pemerintahan.

Reshuffle Mengubah Sejumlah Posisi Strategis

Reshuffle 1 Oktober 2026 memperlihatkan perubahan pada sejumlah titik penting pemerintahan Prabowo.

Pergantian tersebut mencakup koordinasi politik dan keamanan, hilirisasi dan energi, pembangunan manusia dan kebudayaan, perindustrian, diplomasi luar negeri, hingga kepemimpinan Polri.

Dengan pelantikan tersebut, susunan Kabinet Merah Putih memasuki babak baru menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah pejabat baru kini menghadapi tugas untuk menerjemahkan mandat baru mereka ke dalam kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.

Jakarta - Komoditas kelapa didorong kembali menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Gerakan Rakyat menilai kelapa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia.

Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia” yang digelar Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kelapa Sedunia 2026.

Diskusi dihadiri Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat Sulfikar Amir, praktisi industri, perwakilan pemerintah daerah penghasil kelapa, serta sejumlah peserta diskusi.

Sahrin mengatakan kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan. Menurut dia, tanaman kelapa memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat karena hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan.

Ia juga menilai Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar. Karena itu, potensi tersebut perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.

Gerakan Rakyat, lanjut Sahrin, ingin menunjukkan keberpihakan terhadap petani kelapa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Komoditas tersebut dinilai layak mendapatkan perhatian lebih besar dalam agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Panca Palma Tropika Indonesia Petrus Gunarso menyoroti persoalan di sektor hulu. Ia menyebut banyak tanaman kelapa yang sudah berusia 60-80 tahun ditebang untuk kebutuhan bahan bangunan, tetapi tidak diikuti dengan penanaman kembali.

Minimnya replanting tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab produksi kelapa Indonesia terus menghadapi tekanan. Luas perkebunan yang relatif bertahan tidak otomatis menghasilkan peningkatan produksi karena banyak tanaman sudah berusia tua.

Petrus juga menyoroti karakteristik kepemilikan perkebunan kelapa yang berbeda dengan sawit. Sekitar 99% perkebunan kelapa disebut dikelola oleh rakyat. Kondisi tersebut membuat kebijakan pengembangan kelapa sangat berkaitan langsung dengan kehidupan petani.

Ketua Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) sekaligus mantan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo turut menekankan pentingnya penguatan sektor hulu. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah penyediaan bibit unggul yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan riset dan pengembangan.

Di sisi lain, potensi industri hilir kelapa juga dinilai sangat besar. Ketua Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) Asep Jembar Mulyana menyebut briket berbahan tempurung kelapa Indonesia memiliki daya saing kuat di pasar internasional.

Industri briket arang kelapa bahkan disebut telah memberikan kontribusi devisa lebih dari Rp6 triliun per tahun.

Sekretaris Forum Kelapa Indonesia (FOKPI) Donatus Gede Sabon menambahkan, pengembangan kelapa tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah. Hilirisasi perlu diperkuat agar berbagai produk turunan kelapa memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut Donatus, diversifikasi produk kelapa sangat luas, termasuk pengembangan industri minyak hingga oleokimia. Karena itu, diperlukan intervensi kebijakan untuk mendorong transformasi industri dari sektor hulu hingga hilir.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah, pemerintah daerah, petani, pelaku industri, dan asosiasi dalam membangun tata kelola kelapa yang berkelanjutan.

Dengan penguatan pembibitan, peremajaan tanaman, peningkatan harga di tingkat petani, hingga hilirisasi industri, kelapa diharapkan kembali menjadi salah satu komoditas strategis yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bergerak cepat merespons gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai langkah awal, MDMC mengaktifkan Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) di Ende untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Poskorwil MDMC Ende akan mendukung respons kemanusiaan di enam wilayah, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai, dan Nagekeo.

Selain itu, posko sementara tengah disiapkan di SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Dalam tahap awal penanganan, MDMC Pimpinan Pusat mengirimkan dua personel asistensi, yakni Wakil Ketua MDMC Indrayanto dan Ketua Bidang Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarniyah. Keduanya akan diperkuat tim MDMC Jawa Timur.

Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi serta asesmen untuk memetakan kebutuhan warga di sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, logistik darurat mulai dipersiapkan MDMC Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Respons juga mencakup layanan kesehatan. Tim medis dari Klinik PKU Muhammadiyah Ende telah diterjunkan ke lokasi terdampak. Tim kesehatan berikutnya dari PKU Muhammadiyah Bima dan Jawa Timur juga tengah disiapkan untuk bergabung.

Poskorwil sendiri berpusat di Klinik PKU Muhammadiyah Ende. Melalui koordinasi lintas wilayah, penyediaan logistik, layanan kesehatan, dan penguatan posko, MDMC bersama jaringan Muhammadiyah dan LAZISMU berkomitmen memastikan bantuan diberikan secara cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores.