SOLO – Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026). Pertemuan berlangsung hangat, bahkan diwarnai momen Xanana ikut menyanyikan lagu legendaris Bengawan Solo karya maestro keroncong Gesang Martohartono.

Xanana tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 12.26 WIB. Mengenakan batik lengan panjang, Xanana langsung disambut Jokowi yang juga mengenakan batik.

"Welcome to Solo. Welcome to my home," ujar Jokowi saat menyambut kedatangan Xanana.

Keduanya kemudian berbincang singkat sebelum masuk ke rumah. Suasana semakin akrab ketika Xanana disuguhi alunan musik keroncong.

Lagu Bengawan Solo yang diciptakan Gesang ternyata menarik perhatian Xanana. Ia bahkan ikut bernyanyi mengikuti alunan musik tersebut hingga lagu selesai.

Setelah itu, Xanana bersama Jokowi menuju meja perjamuan. Sejumlah kuliner disajikan untuk menjamu PM Timor Leste tersebut, di antaranya onde-onde, kwetiau, bebek peking, fuyunghai, dan sapi lada hitam.

Di tengah santap siang, Xanana mengungkapkan kesannya terhadap kepemimpinan Jokowi saat menjadi Presiden Indonesia.

Menurut Xanana, Indonesia menunjukkan perkembangan pembangunan yang mengesankan selama pemerintahan Jokowi. Ia menilai pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga dilakukan secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini bukti hubungan baik antara Indonesia dengan Timor Leste. Dulu Timor Leste sangat terkesan pada Bapak Jokowi memimpin Indonesia," kata Xanana di Solo, Jumat.

Xanana juga menyoroti visi pembangunan Jokowi yang dinilainya mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pertemuan Xanana dan Jokowi tersebut menjadi salah satu gambaran eratnya hubungan kedua negara. Selain membahas berbagai hal, suasana pertemuan juga berlangsung santai dengan nuansa budaya Jawa yang kuat.

Momen ketika Xanana menyanyikan Bengawan Solo menjadi bagian menarik dari kunjungan tersebut. Lagu ciptaan Gesang yang telah dikenal luas di Indonesia maupun mancanegara itu seolah menjadi simbol kedekatan budaya yang turut mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Timor Leste.

Sumber: Kompas.com

TEMANGGUNG – Tim II KKN-T 56 Universitas Diponegoro (Undip) berhasil menyelesaikan program “Pemetaan Sistem Pertanian Berkelanjutan Berbasis Analisis Spasial” di Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Program ini menghasilkan delapan pemetaan yang mencakup perubahan tutupan lahan, lokasi optimal sarana pertanian, lahan kritis, alih fungsi lahan, persebaran komoditas, zonasi pertanian, aliran hasil pertanian, hingga kerentanan bencana.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Glapansari dan masyarakat dalam merencanakan pengembangan pertanian secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian di Glapansari semakin Menyusut

Salah satu temuan menarik berasal dari analisis perubahan tutupan lahan yang dilakukan Zahwa Maharani. Dengan membandingkan kondisi lahan tahun 2020 dan 2025, ditemukan adanya penyusutan lahan pertanian sekitar 6,27%. Di sisi lain, area terbangun meningkat sekitar 0,83%.

Temuan ini menjadi perhatian karena perubahan penggunaan lahan dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan arah tata guna lahan ke depan.

Zahwa juga melakukan pemetaan lokasi optimal untuk mendukung peningkatan nilai tambah sejumlah komoditas unggulan seperti tembakau, cabai, bawang, dan kopi.

Namun, hasil diskusi dengan petani menunjukkan kebutuhan yang lebih mendesak, yakni akses menuju lahan. Para petani berharap adanya pembangunan jalan usaha tani (JUT) untuk mempermudah mobilitas dan meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian.

Pemetaan Lahan Kritis dan Alih Fungsi lahan di Glapansari

Persoalan keberlanjutan lahan juga dikaji Kristoforus Riandra Purnomo melalui pemetaan lahan kritis. Analisis mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain erosi, curah hujan, dan penggunaan lahan.

Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pemulihan dan menjadi prioritas pembangunan desa.

Sementara itu, Ananda Wasis Setiyo Budi memetakan limitasi alih fungsi lahan pertanian. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai lokasi yang dapat dikembangkan maupun yang perlu dipertahankan sebagai lahan pertanian.

Komoditas pertanian dan Jalur Distribusi Desa Glapansari

Alga Sherwin Wicaksana memetakan persebaran sejumlah komoditas pertanian Glapansari, seperti tembakau, cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Data mengenai jenis komoditas, produktivitas, masa tanam, dan lokasi penanaman kemudian digunakan untuk menyusun zonasi pertanian berdasarkan karakteristik ekologis dan kondisi lahan.

Sementara itu, Nisrina Mufidah Heriff memetakan aliran hasil pertanian dari petani menuju pasar. Hasilnya menunjukkan sebagian besar komoditas didistribusikan ke Pasar Parakan dan Pasar Temanggung melalui tengkulak. Sebagian petani lainnya memilih menjual langsung kepada konsumen.

Pemetaan Kerentanan Bencana di Glapansari

Aspek kebencanaan juga menjadi bagian dari program. Alifia Rahma memetakan tingkat kerentanan bencana dengan mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Pemetaan ini memberikan gambaran mengenai wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas mitigasi bencana.

Seluruh hasil dari delapan pemetaan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Desa Glapansari. Mahasiswa KKN-T 56 Undip berharap data spasial yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk kegiatan KKN, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjadi upaya mendorong pemanfaatan data dan teknologi spasial untuk menjaga lahan pertanian, meningkatkan produktivitas, memperkuat distribusi hasil pertanian, serta mendukung kesejahteraan masyarakat Glapansari secara berkelanjutan.

Gelombang penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semula digadang-gadang mampu menghemat biaya operasional kini mulai menghadirkan persoalan baru. Sejumlah perusahaan teknologi besar disebut harus menghadapi tagihan penggunaan AI yang terus membengkak.

Perusahaan seperti Microsoft, Uber, Amazon hingga Meta dilaporkan mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan berbagai perangkat berbasis AI. Pasalnya, biaya operasional teknologi tersebut dalam beberapa kasus disebut mulai menyaingi, bahkan melampaui, pengeluaran untuk tenaga kerja manusia.

Salah satu pemicunya adalah fenomena yang dikenal dengan istilah token maxing. Praktik ini muncul ketika perusahaan mendorong penggunaan AI secara masif dan menjadikannya sebagai salah satu indikator produktivitas karyawan.

Alih-alih hanya menggunakan AI untuk pekerjaan yang benar-benar membutuhkan, sebagian pekerja justru memanfaatkan teknologi tersebut secara berlebihan. Bahkan, tugas-tugas sederhana pun diproses menggunakan AI demi menunjukkan tingkat adopsi dan produktivitas yang tinggi.

Penggunaan token yang meningkat tajam itu pada akhirnya berdampak langsung pada biaya komputasi perusahaan. Semakin banyak permintaan yang diproses oleh model AI, semakin besar pula sumber daya komputasi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti layanan cloud dan pusat data juga menjadi persoalan tersendiri. Permintaan komputasi yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur, sehingga biaya penggunaan AI ikut terdorong naik.

Menurut laporan yang dikutip dari Bloomberg, biaya penggunaan token untuk Large Language Model (LLM) mengalami kenaikan signifikan. Situasi tersebut juga diperumit oleh berbagai kendala pembangunan pusat data di Amerika Serikat, termasuk keterbatasan komponen elektronik.

Kondisi ini tentu menjadi peluang besar bagi perusahaan pengembang model AI seperti OpenAI dan Anthropic. Permintaan komputasi yang terus meningkat membuat kebutuhan terhadap layanan mereka semakin besar.

Namun, model bisnis industri AI juga masih menjadi perhatian. Sejumlah analis menilai pertumbuhan layanan AI saat ini masih sangat bergantung pada pendanaan investor dan subsidi untuk menjaga harga tetap kompetitif.

Ke depan, situasi tersebut bisa berubah. Ketika perusahaan-perusahaan AI mulai memasuki fase bisnis yang lebih matang, termasuk kemungkinan melakukan penawaran saham perdana atau IPO, harga layanan AI berpotensi mengalami penyesuaian.

Jika harga token meningkat menuju tingkat yang lebih mencerminkan biaya operasional sebenarnya, perusahaan pengguna AI bisa menghadapi tagihan yang jauh lebih besar.

Harapan bahwa AI dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan biaya lebih murah pun mulai diuji oleh realitas ekonomi. Teknologi ini memang mampu meningkatkan produktivitas, tetapi penggunaan tanpa kontrol justru dapat memunculkan biaya baru yang tidak kecil.

Kini, perusahaan global tampaknya tidak lagi hanya bertanya seberapa cepat AI bisa diterapkan. Pertanyaan yang mulai mengemuka adalah: apakah penggunaan AI benar-benar lebih murah dan efisien dibandingkan cara kerja yang selama ini sudah berjalan?

Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa di batik kecanggihan AI, ada biaya komputasi, infrastruktur, dan energi yang harus dibayar. Bagi perusahaan, tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas penggunaan AI, melainkan memastikan setiap token yang digunakan benar-benar memberikan nilai bagi bisnis.

Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus tancap gas mendorong proyek hilirisasi di Indonesia. Total investasi yang digarap Danantara kini mencapai Rp225 triliun yang tersebar dalam puluhan proyek strategis.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan investasi tersebut dikerjakan secara bertahap. Pada tahap pertama, Danantara menggarap enam proyek yang tersebar di 13 daerah. Selanjutnya, tahap kedua menambah 13 proyek baru.

"Pertama di tahap pertama ada 6 proyek di 13 daerah, tahap kedua di 13 proyek tambahan sehingga total yang kami lakukan investasinya adalah Rp 225 triliun," kata Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Proyek-proyek tersebut menyasar sejumlah sektor strategis, mulai dari mineral, energi, hingga pertanian dan pangan. Beberapa proyek hilirisasi yang telah dipaparkan sebelumnya antara lain pengolahan alumina dan bauksit, produksi stainless steel, pengembangan DME, bioavtur, bioethanol, hingga pengolahan komoditas perkebunan.

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, Danantara menggunakan sistem dashboard yang diperbarui dan dipantau setiap hari. Dengan sistem tersebut, perkembangan investasi dan pembangunan proyek dapat dipantau secara real-time.

Rosan menyebut pihaknya masih belum merinci seluruh sektor dan lokasi proyek. Namun, ia membuka peluang bagi media untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat hilirisasi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Hingga semester I 2026, investasi hilirisasi nasional juga menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang investasi Indonesia.

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bergerak cepat merespons gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai langkah awal, MDMC mengaktifkan Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) di Ende untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Poskorwil MDMC Ende akan mendukung respons kemanusiaan di enam wilayah, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai, dan Nagekeo.

Selain itu, posko sementara tengah disiapkan di SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Dalam tahap awal penanganan, MDMC Pimpinan Pusat mengirimkan dua personel asistensi, yakni Wakil Ketua MDMC Indrayanto dan Ketua Bidang Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarniyah. Keduanya akan diperkuat tim MDMC Jawa Timur.

Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi serta asesmen untuk memetakan kebutuhan warga di sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, logistik darurat mulai dipersiapkan MDMC Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Respons juga mencakup layanan kesehatan. Tim medis dari Klinik PKU Muhammadiyah Ende telah diterjunkan ke lokasi terdampak. Tim kesehatan berikutnya dari PKU Muhammadiyah Bima dan Jawa Timur juga tengah disiapkan untuk bergabung.

Poskorwil sendiri berpusat di Klinik PKU Muhammadiyah Ende. Melalui koordinasi lintas wilayah, penyediaan logistik, layanan kesehatan, dan penguatan posko, MDMC bersama jaringan Muhammadiyah dan LAZISMU berkomitmen memastikan bantuan diberikan secara cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores.

PUPR Jateng Luncurkan 4 Inovasi Digital, dari Atasi Sampah Irigasi hingga Tambal Jalan

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan empat inovasi berbasis digital dan kolaborasi untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur serta pelayanan publik.

Empat inovasi tersebut mencakup pengelolaan sumber daya air, sistem informasi aset infrastruktur, pemantauan embung, hingga pemeliharaan jalan. Program ini menjadi bagian dari upaya PUPR Jateng menghadirkan tata kelola infrastruktur yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan modernisasi tata kelola menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan jalan.

"Modernisasi tata kelola sumber daya air dan jalan adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital," ujar Henggar di Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Bogowonto, Purwokerto, baru-baru ini.

1. Bestie Samsuri, Atasi Sampah di Saluran Irigasi

Inovasi pertama yakni Bestie Samsuri, singkatan dari "Bersama Elemen Sektoral dalam Aksi Nyata Tangani Sampah pada Saluran Irigasi".

Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi. Dengan begitu, distribusi air diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

"Gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi untuk mewujudkan alokasi air yang optimal, berkelanjutan dan bernilai maslahat bagi masyarakat, khususnya untuk petani pemakai air irigasi," jelas Henggar.

2. Smart Asi, Data Infrastruktur Berbasis WebGIS

Inovasi berikutnya adalah Smart ASI sebuah platform WebGIS yang mengintegrasikan data aset, sungai, dan sistem irigasi secara spasial.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses inventarisasi sekaligus membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data.

Dengan integrasi data spasial, pengelola infrastruktur dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat mengenai kondisi jaringan sumber daya air di wilayah kerja.

3. Mas Danu, Pantau Embung Secara Real-Time

PUPR Jateng juga menghadirkan Mas Danu, atau Manajemen Informasi Data Embung Terpadu.

Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan informasi mengenai embung sekaligus memantau kondisinya secara real-time.

"Ini merupakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan dan pemantauan kondisi embung secara real-time atau faktual," kata Henggar.

Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pengelola dalam menentukan langkah pemeliharaan maupun penanganan ketika terjadi persoalan pada infrastruktur embung.

4. Sikidang, Tambal Jalan dengan Material Daur Ulang

Inovasi keempat adalah Sikidang, singkatan dari Sigap Kinerja Tambal Lubang dengan Material Daur Ulang.

Program ini merupakan inovasi pemeliharaan jalan yang mengedepankan penanganan lubang secara cepat dengan memanfaatkan material yang lebih ramah lingkungan.

Selain mempercepat respons terhadap kerusakan jalan, penggunaan material daur ulang diharapkan dapat mendukung praktik pemeliharaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.

Pangkas Birokrasi dan Percepat Respons

Henggar berharap penerapan keempat inovasi tersebut tidak sekadar menjadi digitalisasi sistem, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas alur birokrasi dalam penanganan persoalan infrastruktur, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan jalan.

Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, PUPR Jateng ingin memastikan pengelolaan infrastruktur tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna dengan Anggota DPRD (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut Dedi, tahun 2027 akan menjadi fase lanjutan untuk merampungkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.

"2027 kan tinggal melanjutkan pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," ujar Dedi.

Target Listrik untuk Seluruh Warga

Selain pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum teraliri listrik mencapai sekitar 500 ribu orang. Angka tersebut kini telah turun menjadi sekitar 80 ribu orang.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai," katanya.

Target tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan layanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.

Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi agenda utama. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konektivitas jalan yang terintegrasi mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Menurutnya, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," ujarnya.

Dedi bahkan menegaskan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," tegasnya.

Rutilahu Juga Ditargetkan Tuntas

Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2027.

Dedi mengatakan penyelesaian rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar.

"Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," pungkasnya.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar menempatkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Program pendidikan, elektrifikasi, konektivitas wilayah, hingga penyelesaian rutilahu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.