PUPR Jateng Luncurkan 4 Inovasi Digital, dari Atasi Sampah Irigasi hingga Tambal Jalan

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan empat inovasi berbasis digital dan kolaborasi untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur serta pelayanan publik.

Empat inovasi tersebut mencakup pengelolaan sumber daya air, sistem informasi aset infrastruktur, pemantauan embung, hingga pemeliharaan jalan. Program ini menjadi bagian dari upaya PUPR Jateng menghadirkan tata kelola infrastruktur yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan modernisasi tata kelola menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan jalan.

"Modernisasi tata kelola sumber daya air dan jalan adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital," ujar Henggar di Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Bogowonto, Purwokerto, baru-baru ini.

1. Bestie Samsuri, Atasi Sampah di Saluran Irigasi

Inovasi pertama yakni Bestie Samsuri, singkatan dari "Bersama Elemen Sektoral dalam Aksi Nyata Tangani Sampah pada Saluran Irigasi".

Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi. Dengan begitu, distribusi air diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

"Gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi untuk mewujudkan alokasi air yang optimal, berkelanjutan dan bernilai maslahat bagi masyarakat, khususnya untuk petani pemakai air irigasi," jelas Henggar.

2. Smart Asi, Data Infrastruktur Berbasis WebGIS

Inovasi berikutnya adalah Smart Asi, sebuah platform WebGIS yang mengintegrasikan data aset, sungai, dan sistem irigasi secara spasial.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses inventarisasi sekaligus membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data.

Dengan integrasi data spasial, pengelola infrastruktur dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat mengenai kondisi jaringan sumber daya air di wilayah kerja.

3. Mas Danu, Pantau Embung Secara Real-Time

PUPR Jateng juga menghadirkan Mas Danu, atau Manajemen Informasi Data Embung Terpadu.

Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan informasi mengenai embung sekaligus memantau kondisinya secara real-time.

"Ini merupakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan dan pemantauan kondisi embung secara real-time atau faktual," kata Henggar.

Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pengelola dalam menentukan langkah pemeliharaan maupun penanganan ketika terjadi persoalan pada infrastruktur embung.

4. Sikidang, Tambal Jalan dengan Material Daur Ulang

Inovasi keempat adalah Sikidang, singkatan dari Sigap Kinerja Tambal Lubang dengan Material Daur Ulang.

Program ini merupakan inovasi pemeliharaan jalan yang mengedepankan penanganan lubang secara cepat dengan memanfaatkan material yang lebih ramah lingkungan.

Selain mempercepat respons terhadap kerusakan jalan, penggunaan material daur ulang diharapkan dapat mendukung praktik pemeliharaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.

Pangkas Birokrasi dan Percepat Respons

Henggar berharap penerapan keempat inovasi tersebut tidak sekadar menjadi digitalisasi sistem, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas alur birokrasi dalam penanganan persoalan infrastruktur, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan jalan.

Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, PUPR Jateng ingin memastikan pengelolaan infrastruktur tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna dengan Anggota DPRD (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut Dedi, tahun 2027 akan menjadi fase lanjutan untuk merampungkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.

"2027 kan tinggal melanjutkan pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," ujar Dedi.

Target Listrik untuk Seluruh Warga

Selain pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum teraliri listrik mencapai sekitar 500 ribu orang. Angka tersebut kini telah turun menjadi sekitar 80 ribu orang.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai," katanya.

Target tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan layanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.

Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi agenda utama. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konektivitas jalan yang terintegrasi mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Menurutnya, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," ujarnya.

Dedi bahkan menegaskan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," tegasnya.

Rutilahu Juga Ditargetkan Tuntas

Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2027.

Dedi mengatakan penyelesaian rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar.

"Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," pungkasnya.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar menempatkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Program pendidikan, elektrifikasi, konektivitas wilayah, hingga penyelesaian rutilahu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terbaru, OJK mencabut izin usaha BPR Syariah Hasanah Mandiri yang berlokasi di Jalan Cinere Raya, Blok D/102-B, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 tertanggal 16 Juli 2026.

Sebelumnya, sepanjang Juli 2026 OJK juga telah menutup BPR Mataram Mitra Manunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPR Dwicahya Nusaperkasa di Jawa Timur.

Pada Juni 2026, giliran BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah yang kehilangan izin operasional. Sementara pada April 2026, OJK mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai di Sumatera Barat.

Memasuki awal tahun, tepatnya Februari 2026, dua bank yang ditutup adalah BPR Kamandana di Bali dan Perumda BPR Cirebon di Jawa Barat. Sedangkan pada Januari 2026, regulator lebih dulu mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank di Jawa Timur serta BPR Suliki Gunung Mas di Sumatera Barat.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh BPR dan BPRS wajib menghentikan kegiatan operasional serta menutup seluruh kantor mereka.

OJK juga menegaskan bahwa direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham masing-masing bank tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset maupun kewajiban bank.

"Kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," demikian keterangan OJK dalam pengumuman resminya.

Dana Nasabah Tetap Dijamin

Meski bank ditutup, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan simpanannya. Seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah akan ditangani oleh tim likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS memastikan dana masyarakat yang memenuhi syarat penjaminan tetap aman dan akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses tersebut saat ini tengah berlangsung pada BPRS Hasanah Mandiri. Empat hari setelah izin usahanya dicabut, LPS langsung menetapkan pembayaran klaim tahap pertama.

Sebanyak 1.516 rekening milik 1.353 nasabah telah dinyatakan layak dibayar dengan nilai total mencapai Rp 30,03 miliar.

LPS menyebut proses rekonsiliasi dan verifikasi masih terus berjalan untuk memastikan seluruh data simpanan nasabah telah diverifikasi secara menyeluruh.

"Proses rekonsiliasi dan verifikasi LPS atas BPRS Hasanah Mandiri terus berlangsung hingga seluruh rekening simpanan pada BPRS tersebut selesai diverifikasi," demikian keterangan resmi LPS.

Sesuai aturan, proses verifikasi tersebut dapat berlangsung paling lama 90 hari kerja, atau hingga 20 November 2026.

Cara Nasabah Mencairkan Dana

Setelah proses verifikasi selesai, LPS akan mengumumkan daftar nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar melalui situs resmi lembaga tersebut.

Nasabah yang namanya tercantum dalam daftar dapat mencairkan dana di bank pembayar yang telah ditunjuk oleh LPS.

Saat melakukan pencairan, nasabah diwajibkan membawa sejumlah dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, maupun bilyet deposito bagi pemilik deposito.

Dengan mekanisme tersebut, OJK dan LPS menegaskan bahwa penutupan BPR maupun BPRS tidak otomatis membuat dana masyarakat hilang. Selama simpanan memenuhi ketentuan program penjaminan, dana nasabah tetap akan dikembalikan melalui proses yang telah ditetapkan.

Lulus S3 di Usia 27 Tahun, Yesita Vera Buktikan Mimpi Besar Butuh Perjuangan Panjang

Yesita Vera Saraswati (Foto: Istimewa)

Perempuan yang akrab disapa Sita itu menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Peternakan dengan predikat cumlaude dan nyaris sempurna. Ia mengantongi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99 setelah menjalani perjuangan selama 3 tahun 9 bulan 10 hari. Capaian tersebut terasa semakin spesial karena rata-rata usia lulusan doktor UGM pada periode yang sama mencapai lebih dari 42 tahun.

Di balik senyum bahagianya saat wisuda, Sita mengaku perjalanan menuju gelar doktor bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak momen penuh tekanan, rasa lelah, hingga keraguan yang harus ia hadapi selama menempuh studi.

"Rasanya luar biasa. Ada perasaan lega ketika segala sesuatu yang dulunya terasa sangat berat akhirnya terbayar setelah lulus," ungkapnya.

Menariknya, tantangan yang dihadapi Sita bukan hanya soal menyelesaikan disertasi. Selama penelitian, ia juga dipercaya memimpin tim besar yang terdiri dari sekitar 70 hingga 80 mahasiswa jenjang S1 dan S2 dari berbagai laboratorium.

Bayangkan saja, di saat harus fokus menulis disertasi, ia juga bertanggung jawab mengatur jalannya penelitian, membagi tugas, hingga memastikan seluruh anggota tim bisa menyelesaikan target masing-masing. Pengalaman itu justru membentuk kemampuan manajemen dan kepemimpinannya.

Kesempatan menempuh pendidikan doktor sendiri datang secara tak terduga. Saat pandemi Covid-19 melanda, Sita memutuskan mengikuti Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Fakultas Peternakan UGM. Keputusan tersebut menjadi titik awal perjalanan akademiknya hingga berhasil menyandang gelar doktor di usia muda.

Dalam disertasinya yang berjudul Studi Karakteristik Eksterior dan Genetik Ayam Lokal dan Persilangannya, Sita meneliti pengembangan ayam lokal melalui proses persilangan dan seleksi genetik. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan penelitian ilmiah, tetapi juga menciptakan galur ayam lokal baru yang lebih unggul dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Penelitian tersebut membutuhkan proses yang sangat panjang. Bersama timnya, Sita harus mengawinkan ayam, memeliharanya hingga berusia sekitar 32 minggu, lalu kembali melakukan persilangan untuk menghasilkan generasi berikutnya. Seluruh proses itu dilakukan berulang kali hingga mencapai generasi kelima.

Tak hanya berkutat di laboratorium, Sita juga aktif mengikuti organisasi kampus dan kegiatan seni budaya seperti karawitan. Baginya, menjaga keseimbangan antara akademik, organisasi, dan kehidupan sosial adalah kunci agar tetap sehat secara mental selama menjalani pendidikan.

Kini, setelah resmi menyandang gelar doktor, Sita mantap menatap masa depan sebagai seorang akademisi. Impian menjadi dosen sebenarnya sudah tumbuh sejak duduk di bangku SMA, ketika ia gemar mengajari anak-anak di lingkungan rumahnya.

Bagi Sita, gelar doktor bukanlah garis finis. Justru sebaliknya, pencapaian itu menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pendidikan serta penelitian. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih prestasi besar, selama ada kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah.