450 Pendamping Kotaku Jawa Tengah mengikuti Penguatan Kapasitas secara Serentak

Sebanyak 450 orang pendamping program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang bertugas di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Semarang untuk mengikuti Peningkatan Kapasitas Askot dan Fasilitator lokasi Prioritas yang diselenggarakan dari tanggal 20-27 Juli 2017. Peningkatan kapasitas tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pemutahiran data  baseline 100-0-100 berdasar Permen No 2 Tahun 2016, penguatan kelembagaan di tingkat pemda dan masyarakat,  penguatan kapasitas pendamping dalam menyusun memorandum program dan kegiatan infrastruktur serta mendorong terjadinya kolaborasi antar lembaga.

Sebagaimana diketahui program Kotaku merupakan  sebuah program yang diinisiasi oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat demi membangun kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh demi mencapai kawasan kumuh 0% di tahun 2019. Kolaborasi perlu dilakukan karena masalah permukiman kumuh bersifat kompleks dan terkait dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Oleh karena itu melalui kepedulian bersama diharapkan semua pihak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Dalam acara pembukaan yang dilakukan di 3 tempat tersebut Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Tengah memberikan pesan kepada peserta agar mengikuti pelatihan tersebut dengan bersungguh-sungguh yang nantinya akan digunakan sebagai modal dalam mendampingi masyarakat di masing-masing lokasi dampingan.  Kegiatan penguatan kapasitas ini sendiri dilaksanakan di Hotel Siliwangi, Hotel Puri Garden dan Hotel Grand Saraswati. 

Selama 7 hari para peserta diajak untuk belajar tentang konsep kolaborasi,  penguatan kelembagaan pemda dan masyarakat, pengantar dokumen penanganan kumuh tingkat Kabupaten dan desa, serta praktek menyusun memorandum program penanganan kawasan kumuh di tingkat Kota/ Kabupaten dan tingkat Desa/ kelurahan.  Selain itu para peserta juga diberi penyegaran tentang manajemen konstruksi, KPP, Pengendalian KPI dan SIM, perhitungan luasan permukiman kumuh serta identifiksi kebutuhan pengembangan kapasitas di tingkat pemda dan masyarakat. 

Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan semua pendamping dari posisi fasilitator, askot hingga koordinator kabupaten bisa mendapatkan bekal untuk melakukan penguatan kapasitas kembali kepada masyarakat di desa dampingan.  Mengingat juga dalam waktu dekat ini di tingkat masyarakat juga akan dilakukan penguatan kapasitas bagi masyarakat baik itu pemerintah desa/ kelurahan, BKM, relawan dan masyarakat.