Palembang — Pengarusutamaan Gender (PUG) masih kerap dipahami sebatas program untuk perempuan. Pemerintah Kota Palembang ingin mengubah cara pandang tersebut. PUG ditegaskan sebagai strategi pembangunan yang harus melekat dalam setiap kebijakan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Inilah yang menjadi senjata rahasia Pemerintah Kota Palembang dalam menurunkan kemiskinan

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 dalam rangka Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) Kota Palembang Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).

Menurut Ratu Dewa, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak jalan dibangun, sekolah didirikan atau pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat.

"Pembangunan yang berkualitas tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata. Kita harus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya," kata Ratu Dewa.

Karena itu, perspektif gender harus hadir dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Pembangunan jalan, misalnya, tidak hanya berbicara mengenai panjang dan kualitas jalan. Pemerintah juga perlu melihat apakah fasilitas tersebut aman dan mudah diakses perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas.

Begitu pula dengan pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga program ekonomi masyarakat. Semua harus dirancang berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

Pemkot Palembang juga menggunakan data sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Palembang pada 2024 mencapai 1.840.415 jiwa. Terdiri dari 921.318 laki-laki dan 919.097 perempuan.

Angka tersebut menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang. Karena itu, kebijakan pembangunan juga dituntut memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh masyarakat.

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Palembang turun menjadi 9,04 persen pada 2025, dibandingkan 9,77 persen pada 2024.

Sementara Indeks Ketimpangan Gender Kota Palembang pada 2024 tercatat 0,268.

Untuk memperkuat pelaksanaan PUG, Pemkot Palembang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Regulasi tersebut mengatur integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.

Ratu Dewa meminta proses verifikasi PUG tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Bukti dukung yang disampaikan harus menggambarkan program nyata dan dampaknya bagi masyarakat.

BAPPERIDA dan DPPPA juga diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menindaklanjuti rekomendasi tim verifikator.

"Keberhasilan PUG pada akhirnya bukan ditentukan oleh nilai evaluasi atau trofi penghargaan, melainkan oleh semakin terbukanya kesempatan dan meratanya manfaat pembangunan bagi seluruh warga Palembang tanpa terkecuali," ujarnya. (Pemkot Palembang)