Majalengka - Wajah pusat Kota Majalengka bakal mendapat sentuhan baru. Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Alun-alun Majalengka, Jawa Barat.

JPO tersebut tidak hanya ditujukan untuk memudahkan warga melintasi jalan. Pemerintah daerah menyiapkan bangunan ini sebagai bagian dari penataan kawasan sekaligus objek yang memiliki daya tarik visual.

Lokasinya yang berada di kawasan Alun-alun membuat JPO tersebut memiliki posisi strategis. Kawasan ini menjadi salah satu titik berkumpulnya masyarakat dan kerap digunakan untuk berbagai aktivitas.

Mulai dari olahraga, rekreasi hingga kegiatan masyarakat berlangsung di sekitar Alun-alun Majalengka. Karena itu, pembangunan JPO diharapkan dapat melengkapi fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut pembangunan fasilitas publik di pusat kota perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar aspek teknis. Infrastruktur juga perlu memiliki karakter sehingga mampu memperkuat identitas suatu kawasan.

Atas dasar itu, JPO dirancang dengan konsep yang menarik. Bangunan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu penanda baru ketika masyarakat memasuki atau berkunjung ke pusat Kota Majalengka.

Bukan Sekadar Tempat Menyeberang

Selama ini, fungsi utama JPO identik dengan keselamatan pejalan kaki. Namun, Pemkab Majalengka ingin fasilitas yang sedang dibangun tersebut memiliki fungsi tambahan.

Desain menjadi salah satu unsur yang diperhatikan. JPO diharapkan memiliki tampilan yang menarik sehingga tidak terasa seperti infrastruktur pelengkap jalan semata.

Posisinya yang berada di kawasan Alun-alun juga memungkinkan masyarakat melihat aktivitas pusat kota dari atas jembatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna.

Tak menutup kemungkinan, JPO tersebut nantinya menjadi salah satu lokasi favorit untuk berfoto. Kehadiran spot dengan desain unik di ruang publik dinilai memiliki potensi menarik perhatian, terutama kalangan anak muda.

Jika dikelola dengan baik, JPO ini bisa berkembang menjadi salah satu destinasi kecil di tengah kota yang melengkapi keberadaan Alun-alun Majalengka.

Berpotensi Hidupkan Ekonomi Sekitar

Penataan ruang publik juga memiliki dampak yang lebih luas. Semakin menarik sebuah kawasan, semakin besar peluang masyarakat datang dan menghabiskan waktu di lokasi tersebut.

Kondisi itu dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di sekitar Alun-alun. Pelaku usaha, pedagang dan sektor informal berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat.

Pemkab Majalengka berharap pembangunan JPO tidak berhenti pada penyelesaian sebuah bangunan fisik. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan pusat kota yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan wisata.

Konsep semacam ini juga membuat pembangunan infrastruktur publik tidak hanya berorientasi pada fungsi, tetapi turut memperhatikan kualitas ruang kota.

Jadi Bagian dari Wajah Baru Pusat Kota Majalengka

Alun-alun memiliki posisi penting dalam membentuk citra sebuah kota. Karena itu, keberadaan berbagai fasilitas di sekitarnya ikut menentukan bagaimana masyarakat maupun pendatang melihat wajah Majalengka.

JPO baru tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu elemen yang memperkuat karakter kawasan.

Dengan desain yang menonjol, bangunan ini berpotensi menjadi penanda visual baru di pusat kota. Kehadirannya sekaligus melengkapi upaya pemerintah menata ruang publik agar lebih nyaman dan menarik.

Namun, setelah pembangunan rampung, tantangan berikutnya adalah menjaga fasilitas tersebut. Pemkab Majalengka mendorong masyarakat ikut merawat JPO agar tetap bersih, aman dan berfungsi dengan baik.

Perawatan menjadi penting karena fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran pemerintah pada akhirnya digunakan dan dinikmati masyarakat.

Jika seluruh konsep berjalan sesuai harapan, JPO Alun-alun Majalengka nantinya memiliki tiga wajah sekaligus: sebagai fasilitas keselamatan pejalan kaki, ruang publik dan elemen baru yang mempercantik pusat kota.

Bukan tidak mungkin, jembatan yang awalnya dibangun untuk membantu warga menyeberang jalan tersebut justru berkembang menjadi salah satu spot yang wajib dikunjungi ketika berada di pusat Majalengka.

Di awal Kepemimpinannya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuat gebrakan dengan melakukan mutasi besar besaran di tubuh Polri. Tak kurang dari 88 perwira tinggi dan perwira menengah polri mendapatkan penugasan baru yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Pejabat utama Mabes Polri yang mendapat jabatan baru pada 2 oktober 2026 antara lain:

1. Komjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri

2. Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri

3. Irjen Pol Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri

4. Irjen Pol Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri

5. Irjen Pol Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri

6. Irjen Pol Andik Setiyono sebagai Astamarena Kapolri

7. Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri

8. Brigjen Pol Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri

9. Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap sebagai Kadiv Propam Polri

10. Irjen Pol Roberto G. M. Pasaribu sebagai Kadiv TIK Polri

11. Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani sebagai Kadensus 88 AT Polri

12. Irjen Pol Ahrie Sonta N. sebagai Kadivkum Polri

13. Irjen Pol Arie Ardian Rishadi sebagai Kakortastipidkor Polri

14. Kombes Pol Didik Hariyanto sebagai Koorspripim Polri

Kapolda yang diganti pada tanggal 2 Oktober 2026 antara lain:

1. Irjen Pol Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya

2. Irjen Pol Suwondo Nainggoan sebagai Kapolda Maluku

3. Irjen Pol Suhendri sebagai Kapolda Kepri

4. Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau

5. Irjen Pol Reza Arief Dewanto sebagai Kapolda NTT

6. Irjen Pol Hengki sebagai Kapolda Jawa Barat

7. Brigjen Pol Hendra Kurniawan sebagai Kapolda Banten

8. Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan sebagai Kapolda Jawa Tengah

9. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono sebagai Kapolda Jawa Timur

10. Brigjen Pol Pasma Royce sebagai Kapolda Bali

11. Irjen Pol Jawari sebagai Kapolda Sumatera Barat

12. Irjen Pol M. Awal Chairuddin sebagai Kapolda Sulawesi Selatan

13. Irjen Pol Widodo sebagai Kapolda Jambi

14. Irjen Pol Nurworo Danang sebagai Kapolda Gorontalo

15. Brigjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumatera Utara

16. Brigjen Pol Rony Samtana sebagai Kapolda Sumatera Selatan

17. Irjen Pol Rizal Irawan sebagai Kapolda Sulawesi Tengah

18. Irjen Pol Totok Suharyanto sebagai Kapolda Sulawesi Barat

19. Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda DIY

Selain itu masih ada beberapa perwira lagi yang ditugaskan di tempat yang baru. 

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sejumlah posisi strategis di pemerintahan mengalami perubahan, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri hingga jabatan penting di luar kementerian.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Perubahan paling mencolok terjadi pada dua institusi sekaligus, yakni pemerintahan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kini mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Posisi tersebut sebelumnya ditempati Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Sementara itu, Dudung mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Ia menggantikan Djamari Chaniago.

Di lingkungan Polri, pergantian pucuk pimpinan juga berlangsung pada hari yang sama. Komjen Pol Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Sebelum dilantik, Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. DPR kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri sebelum pelantikan oleh Presiden.

Daftar Pejabat yang Mendapat Jabatan Baru

Sejumlah nama yang mendapat posisi baru dalam reshuffle 1 Oktober 2026 antara lain:

1. Dudung Abdurachman – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Bahlil Lahadalia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM.
3. Sugiono – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri.
4. Muhammad Sarmuji – Menteri Perindustrian.
5. Arrmanatha Nasir – Menteri Luar Negeri.
6. Drajad Hari Wibowo – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Nurkholisoh Ibnu Aman – Wakil Menteri Keuangan.
8. Luky Alfirman – Wakil Menteri Keuangan.
9. Muhammad Saleh Mustafa – Wakil Menteri Pertanian.
10. Irwan Meilano – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo – Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
12. Komjen Pol Suyudi Ario Seto – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daftar tersebut menunjukkan bahwa reshuffle tidak hanya menyentuh kursi menteri. Sejumlah jabatan wakil menteri dan posisi strategis pemerintahan juga mengalami perubahan.

Bahlil Rangkap Jabatan

Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah penugasan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil tetap memegang jabatan sebagai Menteri ESDM sehingga untuk sementara harus menjalankan dua tanggung jawab pemerintahan. Presiden tidak sekaligus melantik pejabat baru untuk mengisi posisi Menteri ESDM.

Dengan struktur tersebut, Bahlil akan berada pada posisi yang berkaitan langsung dengan agenda hilirisasi, energi dan kebijakan transisi energi pemerintah.

Sugiono Naik Menjadi Menko PMK

Perubahan lain terjadi pada Sugiono. Sebelumnya ia menjabat Menteri Luar Negeri. Dalam reshuffle kali ini, Sugiono dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Sugiono tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan demikian, terjadi pula rangkap jabatan pada posisi tersebut sampai ada penataan lebih lanjut.

Pada saat yang sama, posisi Menteri Luar Negeri kemudian ditempati Arrmanatha Nasir, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Luar Negeri.

Sarmuji Masuk Kabinet sebagai Menteri Perindustrian

Nama Muhammad Sarmuji juga menjadi salah satu perhatian dalam reshuffle kali ini.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar tersebut dilantik sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pengangkatan Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Masuknya Sarmuji menambah figur berlatar belakang politik di jajaran kementerian yang memiliki peran penting dalam pengembangan industri nasional.

Drajad Hari Wibowo Bukan Menko Perekonomian

Ada satu bagian penting yang perlu diluruskan dari informasi yang sebelumnya beredar.

Drajad Hari Wibowo tidak dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mendapat posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan demikian, jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tidak berpindah kepada Drajad berdasarkan susunan pelantikan yang diberitakan pada 1 Oktober 2026.

Koreksi ini penting karena informasi mengenai Drajad sempat beredar sebagai pengganti Airlangga Hartarto pada posisi Menko Perekonomian.

Pergantian Kapolri: Listyo Sigit ke Suyudi Ario Seto

Pergantian Kapolri menjadi salah satu bagian paling menonjol dari perubahan pemerintahan pada 1 Oktober 2026.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolri dan selanjutnya ditempatkan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Sementara itu, Komjen Pol Suyudi Ario Seto dipercaya menjadi Kapolri.

Proses pergantian tersebut berlangsung cukup cepat. Pada pagi hari, Suyudi menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Komisi III kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri secara aklamasi.

Rapat Paripurna DPR selanjutnya menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Presiden Prabowo kemudian melantiknya di Istana Kepresidenan.

Listyo Sigit Masuk Lingkaran Istana

Bagi Listyo Sigit, perpindahan jabatan tersebut bukan berarti meninggalkan pemerintahan.

Mantan Kapolri itu kini menempati posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan, sebuah jabatan yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Presiden.

Listyo menggantikan Dudung Abdurachman yang kemudian bergeser menjadi Menko Polkam. Dengan demikian, reshuffle kali ini juga memperlihatkan adanya perpindahan figur dari sektor keamanan ke posisi strategis dalam pemerintahan.

Reshuffle Mengubah Sejumlah Posisi Strategis

Reshuffle 1 Oktober 2026 memperlihatkan perubahan pada sejumlah titik penting pemerintahan Prabowo.

Pergantian tersebut mencakup koordinasi politik dan keamanan, hilirisasi dan energi, pembangunan manusia dan kebudayaan, perindustrian, diplomasi luar negeri, hingga kepemimpinan Polri.

Dengan pelantikan tersebut, susunan Kabinet Merah Putih memasuki babak baru menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah pejabat baru kini menghadapi tugas untuk menerjemahkan mandat baru mereka ke dalam kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.

Dari sebuah dinding panjat di Taman Kota Singaraja, perjalanan Desak Made Rita Kusuma Dewi dimulai. Tidak ada yang menyangka, perkenalan sederhana dengan olahraga panjat tebing itu kelak membawa gadis asal Buleleng, Bali, tersebut menjadi salah satu atlet speed climbing terbaik Indonesia.

Desak Made Rita lahir pada 24 Januari 2001. Ia mulai serius berkompetisi pada 2018, ketika usianya masih belasan tahun. Nomor speed menjadi pilihannya. Di nomor inilah kecepatan, keberanian, konsentrasi, dan ketepatan gerakan bertemu dalam hitungan detik.

Rita tumbuh dari kompetisi junior. Pada Kejuaraan Nasional Kelompok Umur di Riau pada 2018, ia langsung menunjukkan bakatnya dengan meraih dua medali emas. Ia menjadi yang terbaik pada nomor Speed World Record Youth A Putri dan Boulder Youth A Putri.

Prestasi itu menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Pada tahun yang sama, Rita tampil di Asian Youth Championships di Chongqing, China, dan finis di posisi keempat.

Langkahnya kemudian beranjak ke panggung senior.

Di PON XX Papua 2021, Rita mempersembahkan medali emas untuk Bali pada nomor speed putri. Waktu 7,01 detik yang dicatatnya di final menjadi gambaran awal betapa cepatnya atlet muda tersebut melesat.

Pada tahun yang sama, ia mulai mencicipi atmosfer Piala Dunia. Di Villars, Swiss, Rita finis di posisi keempat. Hasil itu menjadi penanda bahwa namanya mulai diperhitungkan di panggung internasional.

Perjalanan menuju puncak tidak berlangsung dalam semalam. Tahun 2022 memberinya dua medali perunggu dari seri Piala Dunia di Villars dan Chamonix. Setahun kemudian, koleksinya bertambah dengan dua perak dan satu perunggu.

Lalu datanglah 2023.

Di Kejuaraan Dunia di Bern, Swiss, Rita mencapai salah satu titik tertinggi dalam kariernya. Ia melaju hingga final nomor speed putri dan berhadapan dengan Emma Hunt.

Dalam duel yang hanya berlangsung dalam hitungan detik itu, Rita menjadi pemenang. Medali emas berada di tangannya. Dunia pun mengenal nama Desak Made Rita Kusuma Dewi sebagai juara dunia speed climbing.

Pada tahun yang sama, ia kembali menunjukkan kelasnya di Asian Games Hangzhou 2022 yang pelaksanaannya berlangsung pada 2023. Rita meraih medali emas nomor speed putri dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kekuatan utama panjat tebing Indonesia.

Olimpiade Paris 2024 menjadi panggung berikutnya. Rita finis di posisi keenam. Meski belum membawa pulang medali, pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari proses panjang seorang atlet yang terus belajar menghadapi tekanan kompetisi tertinggi.

Pada 2025, Rita kembali memperlihatkan konsistensinya. Ia menjadi juara Piala Dunia di Krakow dan menutup musim dengan menempati peringkat ketiga klasemen Piala Dunia nomor speed putri.

Namun, Rita belum berhenti.

Pada 2026, kecepatannya kembali berbicara. Di Kejuaraan Asia di Meishan, China, ia meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor Asia nomor speed putri dengan catatan 6,07 detik.

Angka itu mungkin hanya terlihat sebagai sepersekian detik di papan waktu. Tetapi di balik 6,07 detik terdapat bertahun-tahun latihan, jatuh-bangun, tekanan pertandingan, dan keberanian untuk terus memanjat lebih tinggi.

Performa Rita sepanjang 2026 juga tetap konsisten. Ia menjadi juara di Krakow pada 5 Juli dan kembali finis pertama di Chamonix pada 12 Juli. Sebelumnya, ia menempati posisi ketiga di Wujiang dan posisi kesembilan di Comunidad de Madrid.

Kini, perhatian kembali mengarah kepada Rita menjelang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang.

Dari Taman Kota Singaraja hingga panggung dunia, perjalanan Desak Made Rita bukan sekadar kisah tentang kecepatan. Ini adalah cerita tentang seorang anak Bali yang menemukan jalan hidupnya di dinding panjat, kemudian mengubah setiap detik menjadi kesempatan untuk mencetak sejarah.

Dan ketika kaki Rita menapak di dinding, hanya ada satu tujuan: bergerak secepat mungkin menuju puncak.

Jakarta - Komoditas kelapa didorong kembali menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Gerakan Rakyat menilai kelapa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia.

Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia” yang digelar Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kelapa Sedunia 2026.

Diskusi dihadiri Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat Sulfikar Amir, praktisi industri, perwakilan pemerintah daerah penghasil kelapa, serta sejumlah peserta diskusi.

Sahrin mengatakan kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan. Menurut dia, tanaman kelapa memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat karena hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan.

Ia juga menilai Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar. Karena itu, potensi tersebut perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.

Gerakan Rakyat, lanjut Sahrin, ingin menunjukkan keberpihakan terhadap petani kelapa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Komoditas tersebut dinilai layak mendapatkan perhatian lebih besar dalam agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Panca Palma Tropika Indonesia Petrus Gunarso menyoroti persoalan di sektor hulu. Ia menyebut banyak tanaman kelapa yang sudah berusia 60-80 tahun ditebang untuk kebutuhan bahan bangunan, tetapi tidak diikuti dengan penanaman kembali.

Minimnya replanting tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab produksi kelapa Indonesia terus menghadapi tekanan. Luas perkebunan yang relatif bertahan tidak otomatis menghasilkan peningkatan produksi karena banyak tanaman sudah berusia tua.

Petrus juga menyoroti karakteristik kepemilikan perkebunan kelapa yang berbeda dengan sawit. Sekitar 99% perkebunan kelapa disebut dikelola oleh rakyat. Kondisi tersebut membuat kebijakan pengembangan kelapa sangat berkaitan langsung dengan kehidupan petani.

Ketua Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) sekaligus mantan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo turut menekankan pentingnya penguatan sektor hulu. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah penyediaan bibit unggul yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan riset dan pengembangan.

Di sisi lain, potensi industri hilir kelapa juga dinilai sangat besar. Ketua Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) Asep Jembar Mulyana menyebut briket berbahan tempurung kelapa Indonesia memiliki daya saing kuat di pasar internasional.

Industri briket arang kelapa bahkan disebut telah memberikan kontribusi devisa lebih dari Rp6 triliun per tahun.

Sekretaris Forum Kelapa Indonesia (FOKPI) Donatus Gede Sabon menambahkan, pengembangan kelapa tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah. Hilirisasi perlu diperkuat agar berbagai produk turunan kelapa memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut Donatus, diversifikasi produk kelapa sangat luas, termasuk pengembangan industri minyak hingga oleokimia. Karena itu, diperlukan intervensi kebijakan untuk mendorong transformasi industri dari sektor hulu hingga hilir.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah, pemerintah daerah, petani, pelaku industri, dan asosiasi dalam membangun tata kelola kelapa yang berkelanjutan.

Dengan penguatan pembibitan, peremajaan tanaman, peningkatan harga di tingkat petani, hingga hilirisasi industri, kelapa diharapkan kembali menjadi salah satu komoditas strategis yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan bonus jumbo bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas di Asian Games 2026. Setiap peraih emas dijanjikan bonus Rp3 miliar. Janji tersebut disampaikan Prabowo saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Besaran bonus itu tiga kali lipat dari bonus yang disebut disiapkan untuk peraih medali emas SEA Games, yakni Rp1 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada rincian mengenai besaran bonus untuk atlet yang membawa pulang medali perak dan perunggu.

Prabowo tidak hanya menjanjikan bonus uang. Atlet dan pelatih yang berhasil mencatatkan prestasi juga berpeluang mendapatkan percepatan karier.

Kebijakan tersebut terutama diarahkan bagi atlet maupun pelatih yang berstatus sebagai aparatur negara. Salah satu contoh yang disoroti adalah polisi wanita berpangkat AKBP yang memiliki prestasi di bidang olahraga.

Prabowo telah meminta Kapolri untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat bagi polisi wanita tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan lebih luas kepada mereka yang mengharumkan nama Indonesia melalui olahraga.

Untuk Asian Games 2026, Indonesia mengirimkan 432 atlet. Mereka akan bertanding di 35 cabang olahraga dalam ajang yang berlangsung di Nagoya, Jepang.

Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih kepada perwakilan atlet. Bendera tersebut menjadi simbol tugas para atlet untuk membawa nama Indonesia dalam persaingan olahraga tingkat Asia.
Bagi pemerintah, olahraga tidak hanya soal perolehan medali. Kekuatan fisik, keterampilan, disiplin, dan daya juang masyarakat dipandang sebagai bagian dari kekuatan sebuah bangsa.

Kini, para atlet Indonesia membawa target sekaligus insentif besar. Medali emas Asian Games 2026 bukan hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bernilai Rp3 miliar bagi setiap atlet yang mampu merebutnya.

Banjarbaru - Kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarbaru kini memperkuat rencana tersebut melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Aerocity Tahun 2026-2046.

Sebagai langkah awal penerapan RDTR tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi Perwali RDTR WP Aerocity di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan itu diikuti 36 peserta. Sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman mengenai arah penataan dan pengembangan kawasan Aerocity yang mencakup wilayah seluas 7.219,99 hektare di sebagian Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Dalam RDTR tersebut, kawasan Aerocity diarahkan menjadi pusat pelayanan transportasi berskala nasional sekaligus kawasan permukiman yang berkelanjutan. Dokumen tata ruang ini juga menjadi pedoman pembangunan kawasan untuk jangka panjang.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarbaru, H. M. Maulana, mengatakan keberadaan Bandara Syamsudin Noor menjadi salah satu faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan kawasan Aerocity.

Menurutnya, posisi bandara sebagai salah satu pintu masuk Kalimantan Selatan memiliki nilai strategis untuk menarik investasi dan menggerakkan perekonomian di kawasan sekitarnya.

"Kawasan Aerocity ini menempatkan Bandara Syamsudin Noor sebagai episentrum pertumbuhan yang diharapkan akan menarik investasi dan mendorong perkembangan wilayah sekitarnya," kata Maulana.

Tak hanya menjadi kawasan penunjang bandara, Aerocity juga dirancang sebagai salah satu pusat bisnis Kota Banjarbaru. Konsep pengembangannya akan mengandalkan integrasi antarmoda transportasi melalui Transit Oriented Development (TOD).

"Perkembangannya akan ditunjang oleh konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan dukungan bandara, BRT serta rencana jaringan kereta api," ujarnya.

Maulana mengatakan integrasi berbagai moda transportasi tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Aerocity lebih mudah diakses sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru.

Di sisi lain, RDTR WP Aerocity saat ini tengah diproses untuk diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Proses tersebut dilakukan dengan pendampingan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Integrasi RDTR dengan OSS dinilai penting karena berkaitan dengan kepastian pemanfaatan ruang dan kemudahan proses perizinan bagi investor.

"Khususnya di kawasan sekitar Bandara, dengan dukungan semua pihak, kami yakin Aerocity akan berkembang menjadi pusat transportasi, pusat ekonomi baru, sekaligus kawasan hunian yang berkelanjutan dan nyaman," tegas Maulana.

Sosialisasi tersebut juga menghadirkan Tenaga Ahli Penyusun RDTR, Nadia Humaida, S.PWK., M.T., sebagai narasumber.

Dengan masa berlaku hingga 2046, RDTR WP Aerocity diharapkan menjadi landasan bagi Banjarbaru dalam mengembangkan kawasan secara lebih terarah. Konsep bandara, transportasi, pusat bisnis, investasi, dan permukiman disatukan dalam satu kerangka tata ruang.

Jika berjalan sesuai rencana, kawasan di sekitar Bandara Syamsudin Noor bukan hanya menjadi pintu masuk Kalimantan Selatan, tetapi juga dapat berkembang sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru Kota Banjarbaru.

SOLO – Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026). Pertemuan berlangsung hangat, bahkan diwarnai momen Xanana ikut menyanyikan lagu legendaris Bengawan Solo karya maestro keroncong Gesang Martohartono.

Xanana tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 12.26 WIB. Mengenakan batik lengan panjang, Xanana langsung disambut Jokowi yang juga mengenakan batik.

"Welcome to Solo. Welcome to my home," ujar Jokowi saat menyambut kedatangan Xanana.

Keduanya kemudian berbincang singkat sebelum masuk ke rumah. Suasana semakin akrab ketika Xanana disuguhi alunan musik keroncong.

Lagu Bengawan Solo yang diciptakan Gesang ternyata menarik perhatian Xanana. Ia bahkan ikut bernyanyi mengikuti alunan musik tersebut hingga lagu selesai.

Setelah itu, Xanana bersama Jokowi menuju meja perjamuan. Sejumlah kuliner disajikan untuk menjamu PM Timor Leste tersebut, di antaranya onde-onde, kwetiau, bebek peking, fuyunghai, dan sapi lada hitam.

Di tengah santap siang, Xanana mengungkapkan kesannya terhadap kepemimpinan Jokowi saat menjadi Presiden Indonesia.

Menurut Xanana, Indonesia menunjukkan perkembangan pembangunan yang mengesankan selama pemerintahan Jokowi. Ia menilai pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga dilakukan secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini bukti hubungan baik antara Indonesia dengan Timor Leste. Dulu Timor Leste sangat terkesan pada Bapak Jokowi memimpin Indonesia," kata Xanana di Solo, Jumat.

Xanana juga menyoroti visi pembangunan Jokowi yang dinilainya mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pertemuan Xanana dan Jokowi tersebut menjadi salah satu gambaran eratnya hubungan kedua negara. Selain membahas berbagai hal, suasana pertemuan juga berlangsung santai dengan nuansa budaya Jawa yang kuat.

Momen ketika Xanana menyanyikan Bengawan Solo menjadi bagian menarik dari kunjungan tersebut. Lagu ciptaan Gesang yang telah dikenal luas di Indonesia maupun mancanegara itu seolah menjadi simbol kedekatan budaya yang turut mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Timor Leste.

Sumber: Kompas.com

TEMANGGUNG – Tim II KKN-T 56 Universitas Diponegoro (Undip) berhasil menyelesaikan program “Pemetaan Sistem Pertanian Berkelanjutan Berbasis Analisis Spasial” di Desa Glapansari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Program ini menghasilkan delapan pemetaan yang mencakup perubahan tutupan lahan, lokasi optimal sarana pertanian, lahan kritis, alih fungsi lahan, persebaran komoditas, zonasi pertanian, aliran hasil pertanian, hingga kerentanan bencana.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Glapansari dan masyarakat dalam merencanakan pengembangan pertanian secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian di Glapansari semakin Menyusut

Salah satu temuan menarik berasal dari analisis perubahan tutupan lahan yang dilakukan Zahwa Maharani. Dengan membandingkan kondisi lahan tahun 2020 dan 2025, ditemukan adanya penyusutan lahan pertanian sekitar 6,27%. Di sisi lain, area terbangun meningkat sekitar 0,83%.

Temuan ini menjadi perhatian karena perubahan penggunaan lahan dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan arah tata guna lahan ke depan.

Zahwa juga melakukan pemetaan lokasi optimal untuk mendukung peningkatan nilai tambah sejumlah komoditas unggulan seperti tembakau, cabai, bawang, dan kopi.

Namun, hasil diskusi dengan petani menunjukkan kebutuhan yang lebih mendesak, yakni akses menuju lahan. Para petani berharap adanya pembangunan jalan usaha tani (JUT) untuk mempermudah mobilitas dan meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian.

Pemetaan Lahan Kritis dan Alih Fungsi lahan di Glapansari

Persoalan keberlanjutan lahan juga dikaji Kristoforus Riandra Purnomo melalui pemetaan lahan kritis. Analisis mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain erosi, curah hujan, dan penggunaan lahan.

Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pemulihan dan menjadi prioritas pembangunan desa.

Sementara itu, Ananda Wasis Setiyo Budi memetakan limitasi alih fungsi lahan pertanian. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai lokasi yang dapat dikembangkan maupun yang perlu dipertahankan sebagai lahan pertanian.

Komoditas pertanian dan Jalur Distribusi Desa Glapansari

Alga Sherwin Wicaksana memetakan persebaran sejumlah komoditas pertanian Glapansari, seperti tembakau, cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Data mengenai jenis komoditas, produktivitas, masa tanam, dan lokasi penanaman kemudian digunakan untuk menyusun zonasi pertanian berdasarkan karakteristik ekologis dan kondisi lahan.

Sementara itu, Nisrina Mufidah Heriff memetakan aliran hasil pertanian dari petani menuju pasar. Hasilnya menunjukkan sebagian besar komoditas didistribusikan ke Pasar Parakan dan Pasar Temanggung melalui tengkulak. Sebagian petani lainnya memilih menjual langsung kepada konsumen.

Pemetaan Kerentanan Bencana di Glapansari

Aspek kebencanaan juga menjadi bagian dari program. Alifia Rahma memetakan tingkat kerentanan bencana dengan mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Pemetaan ini memberikan gambaran mengenai wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas mitigasi bencana.

Seluruh hasil dari delapan pemetaan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Desa Glapansari. Mahasiswa KKN-T 56 Undip berharap data spasial yang dihasilkan tidak hanya menjadi produk kegiatan KKN, tetapi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjadi upaya mendorong pemanfaatan data dan teknologi spasial untuk menjaga lahan pertanian, meningkatkan produktivitas, memperkuat distribusi hasil pertanian, serta mendukung kesejahteraan masyarakat Glapansari secara berkelanjutan.

Gelombang penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang semula digadang-gadang mampu menghemat biaya operasional kini mulai menghadirkan persoalan baru. Sejumlah perusahaan teknologi besar disebut harus menghadapi tagihan penggunaan AI yang terus membengkak.

Perusahaan seperti Microsoft, Uber, Amazon hingga Meta dilaporkan mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan berbagai perangkat berbasis AI. Pasalnya, biaya operasional teknologi tersebut dalam beberapa kasus disebut mulai menyaingi, bahkan melampaui, pengeluaran untuk tenaga kerja manusia.

Salah satu pemicunya adalah fenomena yang dikenal dengan istilah token maxing. Praktik ini muncul ketika perusahaan mendorong penggunaan AI secara masif dan menjadikannya sebagai salah satu indikator produktivitas karyawan.

Alih-alih hanya menggunakan AI untuk pekerjaan yang benar-benar membutuhkan, sebagian pekerja justru memanfaatkan teknologi tersebut secara berlebihan. Bahkan, tugas-tugas sederhana pun diproses menggunakan AI demi menunjukkan tingkat adopsi dan produktivitas yang tinggi.

Penggunaan token yang meningkat tajam itu pada akhirnya berdampak langsung pada biaya komputasi perusahaan. Semakin banyak permintaan yang diproses oleh model AI, semakin besar pula sumber daya komputasi yang dibutuhkan.

Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti layanan cloud dan pusat data juga menjadi persoalan tersendiri. Permintaan komputasi yang terus meningkat tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur, sehingga biaya penggunaan AI ikut terdorong naik.

Menurut laporan yang dikutip dari Bloomberg, biaya penggunaan token untuk Large Language Model (LLM) mengalami kenaikan signifikan. Situasi tersebut juga diperumit oleh berbagai kendala pembangunan pusat data di Amerika Serikat, termasuk keterbatasan komponen elektronik.

Kondisi ini tentu menjadi peluang besar bagi perusahaan pengembang model AI seperti OpenAI dan Anthropic. Permintaan komputasi yang terus meningkat membuat kebutuhan terhadap layanan mereka semakin besar.

Namun, model bisnis industri AI juga masih menjadi perhatian. Sejumlah analis menilai pertumbuhan layanan AI saat ini masih sangat bergantung pada pendanaan investor dan subsidi untuk menjaga harga tetap kompetitif.

Ke depan, situasi tersebut bisa berubah. Ketika perusahaan-perusahaan AI mulai memasuki fase bisnis yang lebih matang, termasuk kemungkinan melakukan penawaran saham perdana atau IPO, harga layanan AI berpotensi mengalami penyesuaian.

Jika harga token meningkat menuju tingkat yang lebih mencerminkan biaya operasional sebenarnya, perusahaan pengguna AI bisa menghadapi tagihan yang jauh lebih besar.

Harapan bahwa AI dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan biaya lebih murah pun mulai diuji oleh realitas ekonomi. Teknologi ini memang mampu meningkatkan produktivitas, tetapi penggunaan tanpa kontrol justru dapat memunculkan biaya baru yang tidak kecil.

Kini, perusahaan global tampaknya tidak lagi hanya bertanya seberapa cepat AI bisa diterapkan. Pertanyaan yang mulai mengemuka adalah: apakah penggunaan AI benar-benar lebih murah dan efisien dibandingkan cara kerja yang selama ini sudah berjalan?

Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa di batik kecanggihan AI, ada biaya komputasi, infrastruktur, dan energi yang harus dibayar. Bagi perusahaan, tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas penggunaan AI, melainkan memastikan setiap token yang digunakan benar-benar memberikan nilai bagi bisnis.

Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus tancap gas mendorong proyek hilirisasi di Indonesia. Total investasi yang digarap Danantara kini mencapai Rp225 triliun yang tersebar dalam puluhan proyek strategis.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan investasi tersebut dikerjakan secara bertahap. Pada tahap pertama, Danantara menggarap enam proyek yang tersebar di 13 daerah. Selanjutnya, tahap kedua menambah 13 proyek baru.

"Pertama di tahap pertama ada 6 proyek di 13 daerah, tahap kedua di 13 proyek tambahan sehingga total yang kami lakukan investasinya adalah Rp 225 triliun," kata Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Proyek-proyek tersebut menyasar sejumlah sektor strategis, mulai dari mineral, energi, hingga pertanian dan pangan. Beberapa proyek hilirisasi yang telah dipaparkan sebelumnya antara lain pengolahan alumina dan bauksit, produksi stainless steel, pengembangan DME, bioavtur, bioethanol, hingga pengolahan komoditas perkebunan.

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, Danantara menggunakan sistem dashboard yang diperbarui dan dipantau setiap hari. Dengan sistem tersebut, perkembangan investasi dan pembangunan proyek dapat dipantau secara real-time.

Rosan menyebut pihaknya masih belum merinci seluruh sektor dan lokasi proyek. Namun, ia membuka peluang bagi media untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat hilirisasi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Hingga semester I 2026, investasi hilirisasi nasional juga menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu penopang investasi Indonesia.

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bergerak cepat merespons gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai langkah awal, MDMC mengaktifkan Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) di Ende untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Poskorwil MDMC Ende akan mendukung respons kemanusiaan di enam wilayah, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai, dan Nagekeo.

Selain itu, posko sementara tengah disiapkan di SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Dalam tahap awal penanganan, MDMC Pimpinan Pusat mengirimkan dua personel asistensi, yakni Wakil Ketua MDMC Indrayanto dan Ketua Bidang Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarniyah. Keduanya akan diperkuat tim MDMC Jawa Timur.

Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi serta asesmen untuk memetakan kebutuhan warga di sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, logistik darurat mulai dipersiapkan MDMC Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Respons juga mencakup layanan kesehatan. Tim medis dari Klinik PKU Muhammadiyah Ende telah diterjunkan ke lokasi terdampak. Tim kesehatan berikutnya dari PKU Muhammadiyah Bima dan Jawa Timur juga tengah disiapkan untuk bergabung.

Poskorwil sendiri berpusat di Klinik PKU Muhammadiyah Ende. Melalui koordinasi lintas wilayah, penyediaan logistik, layanan kesehatan, dan penguatan posko, MDMC bersama jaringan Muhammadiyah dan LAZISMU berkomitmen memastikan bantuan diberikan secara cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores.

PUPR Jateng Luncurkan 4 Inovasi Digital, dari Atasi Sampah Irigasi hingga Tambal Jalan

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan empat inovasi berbasis digital dan kolaborasi untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur serta pelayanan publik.

Empat inovasi tersebut mencakup pengelolaan sumber daya air, sistem informasi aset infrastruktur, pemantauan embung, hingga pemeliharaan jalan. Program ini menjadi bagian dari upaya PUPR Jateng menghadirkan tata kelola infrastruktur yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan modernisasi tata kelola menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan jalan.

"Modernisasi tata kelola sumber daya air dan jalan adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital," ujar Henggar di Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Bogowonto, Purwokerto, baru-baru ini.

1. Bestie Samsuri, Atasi Sampah di Saluran Irigasi

Inovasi pertama yakni Bestie Samsuri, singkatan dari "Bersama Elemen Sektoral dalam Aksi Nyata Tangani Sampah pada Saluran Irigasi".

Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi. Dengan begitu, distribusi air diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

"Gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi untuk mewujudkan alokasi air yang optimal, berkelanjutan dan bernilai maslahat bagi masyarakat, khususnya untuk petani pemakai air irigasi," jelas Henggar.

2. Smart Asi, Data Infrastruktur Berbasis WebGIS

Inovasi berikutnya adalah Smart ASI sebuah platform WebGIS yang mengintegrasikan data aset, sungai, dan sistem irigasi secara spasial.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses inventarisasi sekaligus membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data.

Dengan integrasi data spasial, pengelola infrastruktur dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat mengenai kondisi jaringan sumber daya air di wilayah kerja.

3. Mas Danu, Pantau Embung Secara Real-Time

PUPR Jateng juga menghadirkan Mas Danu, atau Manajemen Informasi Data Embung Terpadu.

Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan informasi mengenai embung sekaligus memantau kondisinya secara real-time.

"Ini merupakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan dan pemantauan kondisi embung secara real-time atau faktual," kata Henggar.

Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pengelola dalam menentukan langkah pemeliharaan maupun penanganan ketika terjadi persoalan pada infrastruktur embung.

4. Sikidang, Tambal Jalan dengan Material Daur Ulang

Inovasi keempat adalah Sikidang, singkatan dari Sigap Kinerja Tambal Lubang dengan Material Daur Ulang.

Program ini merupakan inovasi pemeliharaan jalan yang mengedepankan penanganan lubang secara cepat dengan memanfaatkan material yang lebih ramah lingkungan.

Selain mempercepat respons terhadap kerusakan jalan, penggunaan material daur ulang diharapkan dapat mendukung praktik pemeliharaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.

Pangkas Birokrasi dan Percepat Respons

Henggar berharap penerapan keempat inovasi tersebut tidak sekadar menjadi digitalisasi sistem, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas alur birokrasi dalam penanganan persoalan infrastruktur, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan jalan.

Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, PUPR Jateng ingin memastikan pengelolaan infrastruktur tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna dengan Anggota DPRD (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut Dedi, tahun 2027 akan menjadi fase lanjutan untuk merampungkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.

"2027 kan tinggal melanjutkan pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," ujar Dedi.

Target Listrik untuk Seluruh Warga

Selain pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum teraliri listrik mencapai sekitar 500 ribu orang. Angka tersebut kini telah turun menjadi sekitar 80 ribu orang.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai," katanya.

Target tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan layanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.

Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi agenda utama. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konektivitas jalan yang terintegrasi mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Menurutnya, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," ujarnya.

Dedi bahkan menegaskan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," tegasnya.

Rutilahu Juga Ditargetkan Tuntas

Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2027.

Dedi mengatakan penyelesaian rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar.

"Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," pungkasnya.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar menempatkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Program pendidikan, elektrifikasi, konektivitas wilayah, hingga penyelesaian rutilahu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terbaru, OJK mencabut izin usaha BPR Syariah Hasanah Mandiri yang berlokasi di Jalan Cinere Raya, Blok D/102-B, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 tertanggal 16 Juli 2026.

Sebelumnya, sepanjang Juli 2026 OJK juga telah menutup BPR Mataram Mitra Manunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPR Dwicahya Nusaperkasa di Jawa Timur.

Pada Juni 2026, giliran BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah yang kehilangan izin operasional. Sementara pada April 2026, OJK mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai di Sumatera Barat.

Memasuki awal tahun, tepatnya Februari 2026, dua bank yang ditutup adalah BPR Kamandana di Bali dan Perumda BPR Cirebon di Jawa Barat. Sedangkan pada Januari 2026, regulator lebih dulu mencabut izin usaha BPR Prima Master Bank di Jawa Timur serta BPR Suliki Gunung Mas di Sumatera Barat.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh BPR dan BPRS wajib menghentikan kegiatan operasional serta menutup seluruh kantor mereka.

OJK juga menegaskan bahwa direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham masing-masing bank tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset maupun kewajiban bank.

"Kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," demikian keterangan OJK dalam pengumuman resminya.

Dana Nasabah Tetap Dijamin

Meski bank ditutup, masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan simpanannya. Seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah akan ditangani oleh tim likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS memastikan dana masyarakat yang memenuhi syarat penjaminan tetap aman dan akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses tersebut saat ini tengah berlangsung pada BPRS Hasanah Mandiri. Empat hari setelah izin usahanya dicabut, LPS langsung menetapkan pembayaran klaim tahap pertama.

Sebanyak 1.516 rekening milik 1.353 nasabah telah dinyatakan layak dibayar dengan nilai total mencapai Rp 30,03 miliar.

LPS menyebut proses rekonsiliasi dan verifikasi masih terus berjalan untuk memastikan seluruh data simpanan nasabah telah diverifikasi secara menyeluruh.

"Proses rekonsiliasi dan verifikasi LPS atas BPRS Hasanah Mandiri terus berlangsung hingga seluruh rekening simpanan pada BPRS tersebut selesai diverifikasi," demikian keterangan resmi LPS.

Sesuai aturan, proses verifikasi tersebut dapat berlangsung paling lama 90 hari kerja, atau hingga 20 November 2026.

Cara Nasabah Mencairkan Dana

Setelah proses verifikasi selesai, LPS akan mengumumkan daftar nasabah yang simpanannya dinyatakan layak dibayar melalui situs resmi lembaga tersebut.

Nasabah yang namanya tercantum dalam daftar dapat mencairkan dana di bank pembayar yang telah ditunjuk oleh LPS.

Saat melakukan pencairan, nasabah diwajibkan membawa sejumlah dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, maupun bilyet deposito bagi pemilik deposito.

Dengan mekanisme tersebut, OJK dan LPS menegaskan bahwa penutupan BPR maupun BPRS tidak otomatis membuat dana masyarakat hilang. Selama simpanan memenuhi ketentuan program penjaminan, dana nasabah tetap akan dikembalikan melalui proses yang telah ditetapkan.

Lulus S3 di Usia 27 Tahun, Yesita Vera Buktikan Mimpi Besar Butuh Perjuangan Panjang

Yesita Vera Saraswati (Foto: Istimewa)

Perempuan yang akrab disapa Sita itu menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Peternakan dengan predikat cumlaude dan nyaris sempurna. Ia mengantongi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99 setelah menjalani perjuangan selama 3 tahun 9 bulan 10 hari. Capaian tersebut terasa semakin spesial karena rata-rata usia lulusan doktor UGM pada periode yang sama mencapai lebih dari 42 tahun.

Di balik senyum bahagianya saat wisuda, Sita mengaku perjalanan menuju gelar doktor bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak momen penuh tekanan, rasa lelah, hingga keraguan yang harus ia hadapi selama menempuh studi.

"Rasanya luar biasa. Ada perasaan lega ketika segala sesuatu yang dulunya terasa sangat berat akhirnya terbayar setelah lulus," ungkapnya.

Menariknya, tantangan yang dihadapi Sita bukan hanya soal menyelesaikan disertasi. Selama penelitian, ia juga dipercaya memimpin tim besar yang terdiri dari sekitar 70 hingga 80 mahasiswa jenjang S1 dan S2 dari berbagai laboratorium.

Bayangkan saja, di saat harus fokus menulis disertasi, ia juga bertanggung jawab mengatur jalannya penelitian, membagi tugas, hingga memastikan seluruh anggota tim bisa menyelesaikan target masing-masing. Pengalaman itu justru membentuk kemampuan manajemen dan kepemimpinannya.

Kesempatan menempuh pendidikan doktor sendiri datang secara tak terduga. Saat pandemi Covid-19 melanda, Sita memutuskan mengikuti Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Fakultas Peternakan UGM. Keputusan tersebut menjadi titik awal perjalanan akademiknya hingga berhasil menyandang gelar doktor di usia muda.

Dalam disertasinya yang berjudul Studi Karakteristik Eksterior dan Genetik Ayam Lokal dan Persilangannya, Sita meneliti pengembangan ayam lokal melalui proses persilangan dan seleksi genetik. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan penelitian ilmiah, tetapi juga menciptakan galur ayam lokal baru yang lebih unggul dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Penelitian tersebut membutuhkan proses yang sangat panjang. Bersama timnya, Sita harus mengawinkan ayam, memeliharanya hingga berusia sekitar 32 minggu, lalu kembali melakukan persilangan untuk menghasilkan generasi berikutnya. Seluruh proses itu dilakukan berulang kali hingga mencapai generasi kelima.

Tak hanya berkutat di laboratorium, Sita juga aktif mengikuti organisasi kampus dan kegiatan seni budaya seperti karawitan. Baginya, menjaga keseimbangan antara akademik, organisasi, dan kehidupan sosial adalah kunci agar tetap sehat secara mental selama menjalani pendidikan.

Kini, setelah resmi menyandang gelar doktor, Sita mantap menatap masa depan sebagai seorang akademisi. Impian menjadi dosen sebenarnya sudah tumbuh sejak duduk di bangku SMA, ketika ia gemar mengajari anak-anak di lingkungan rumahnya.

Bagi Sita, gelar doktor bukanlah garis finis. Justru sebaliknya, pencapaian itu menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pendidikan serta penelitian. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih prestasi besar, selama ada kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah.