Jakarta - Komoditas kelapa didorong kembali menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Gerakan Rakyat menilai kelapa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia.

Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia” yang digelar Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kelapa Sedunia 2026.

Diskusi dihadiri Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat Sulfikar Amir, praktisi industri, perwakilan pemerintah daerah penghasil kelapa, serta sejumlah peserta diskusi.

Sahrin mengatakan kelapa bukan sekadar komoditas perkebunan. Menurut dia, tanaman kelapa memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat karena hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan.

Ia juga menilai Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar. Karena itu, potensi tersebut perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani.

Gerakan Rakyat, lanjut Sahrin, ingin menunjukkan keberpihakan terhadap petani kelapa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Komoditas tersebut dinilai layak mendapatkan perhatian lebih besar dalam agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Panca Palma Tropika Indonesia Petrus Gunarso menyoroti persoalan di sektor hulu. Ia menyebut banyak tanaman kelapa yang sudah berusia 60-80 tahun ditebang untuk kebutuhan bahan bangunan, tetapi tidak diikuti dengan penanaman kembali.

Minimnya replanting tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab produksi kelapa Indonesia terus menghadapi tekanan. Luas perkebunan yang relatif bertahan tidak otomatis menghasilkan peningkatan produksi karena banyak tanaman sudah berusia tua.

Petrus juga menyoroti karakteristik kepemilikan perkebunan kelapa yang berbeda dengan sawit. Sekitar 99% perkebunan kelapa disebut dikelola oleh rakyat. Kondisi tersebut membuat kebijakan pengembangan kelapa sangat berkaitan langsung dengan kehidupan petani.

Ketua Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) sekaligus mantan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo turut menekankan pentingnya penguatan sektor hulu. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah penyediaan bibit unggul yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan riset dan pengembangan.

Di sisi lain, potensi industri hilir kelapa juga dinilai sangat besar. Ketua Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia (HIPBAKI) Asep Jembar Mulyana menyebut briket berbahan tempurung kelapa Indonesia memiliki daya saing kuat di pasar internasional.

Industri briket arang kelapa bahkan disebut telah memberikan kontribusi devisa lebih dari Rp6 triliun per tahun.

Sekretaris Forum Kelapa Indonesia (FOKPI) Donatus Gede Sabon menambahkan, pengembangan kelapa tidak cukup berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah. Hilirisasi perlu diperkuat agar berbagai produk turunan kelapa memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut Donatus, diversifikasi produk kelapa sangat luas, termasuk pengembangan industri minyak hingga oleokimia. Karena itu, diperlukan intervensi kebijakan untuk mendorong transformasi industri dari sektor hulu hingga hilir.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah, pemerintah daerah, petani, pelaku industri, dan asosiasi dalam membangun tata kelola kelapa yang berkelanjutan.

Dengan penguatan pembibitan, peremajaan tanaman, peningkatan harga di tingkat petani, hingga hilirisasi industri, kelapa diharapkan kembali menjadi salah satu komoditas strategis yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SOLO – Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026). Pertemuan berlangsung hangat, bahkan diwarnai momen Xanana ikut menyanyikan lagu legendaris Bengawan Solo karya maestro keroncong Gesang Martohartono.

Xanana tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 12.26 WIB. Mengenakan batik lengan panjang, Xanana langsung disambut Jokowi yang juga mengenakan batik.

"Welcome to Solo. Welcome to my home," ujar Jokowi saat menyambut kedatangan Xanana.

Keduanya kemudian berbincang singkat sebelum masuk ke rumah. Suasana semakin akrab ketika Xanana disuguhi alunan musik keroncong.

Lagu Bengawan Solo yang diciptakan Gesang ternyata menarik perhatian Xanana. Ia bahkan ikut bernyanyi mengikuti alunan musik tersebut hingga lagu selesai.

Setelah itu, Xanana bersama Jokowi menuju meja perjamuan. Sejumlah kuliner disajikan untuk menjamu PM Timor Leste tersebut, di antaranya onde-onde, kwetiau, bebek peking, fuyunghai, dan sapi lada hitam.

Di tengah santap siang, Xanana mengungkapkan kesannya terhadap kepemimpinan Jokowi saat menjadi Presiden Indonesia.

Menurut Xanana, Indonesia menunjukkan perkembangan pembangunan yang mengesankan selama pemerintahan Jokowi. Ia menilai pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga dilakukan secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini bukti hubungan baik antara Indonesia dengan Timor Leste. Dulu Timor Leste sangat terkesan pada Bapak Jokowi memimpin Indonesia," kata Xanana di Solo, Jumat.

Xanana juga menyoroti visi pembangunan Jokowi yang dinilainya mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pertemuan Xanana dan Jokowi tersebut menjadi salah satu gambaran eratnya hubungan kedua negara. Selain membahas berbagai hal, suasana pertemuan juga berlangsung santai dengan nuansa budaya Jawa yang kuat.

Momen ketika Xanana menyanyikan Bengawan Solo menjadi bagian menarik dari kunjungan tersebut. Lagu ciptaan Gesang yang telah dikenal luas di Indonesia maupun mancanegara itu seolah menjadi simbol kedekatan budaya yang turut mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Timor Leste.

Sumber: Kompas.com

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bergerak cepat merespons gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai langkah awal, MDMC mengaktifkan Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) di Ende untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Poskorwil MDMC Ende akan mendukung respons kemanusiaan di enam wilayah, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, Sikka, Manggarai, dan Nagekeo.

Selain itu, posko sementara tengah disiapkan di SMK Muhammadiyah Manggarai Timur. Dalam tahap awal penanganan, MDMC Pimpinan Pusat mengirimkan dua personel asistensi, yakni Wakil Ketua MDMC Indrayanto dan Ketua Bidang Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarniyah. Keduanya akan diperkuat tim MDMC Jawa Timur.

Tim tersebut bertugas melakukan koordinasi serta asesmen untuk memetakan kebutuhan warga di sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, logistik darurat mulai dipersiapkan MDMC Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Respons juga mencakup layanan kesehatan. Tim medis dari Klinik PKU Muhammadiyah Ende telah diterjunkan ke lokasi terdampak. Tim kesehatan berikutnya dari PKU Muhammadiyah Bima dan Jawa Timur juga tengah disiapkan untuk bergabung.

Poskorwil sendiri berpusat di Klinik PKU Muhammadiyah Ende. Melalui koordinasi lintas wilayah, penyediaan logistik, layanan kesehatan, dan penguatan posko, MDMC bersama jaringan Muhammadiyah dan LAZISMU berkomitmen memastikan bantuan diberikan secara cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores.

PUPR Jateng Luncurkan 4 Inovasi Digital, dari Atasi Sampah Irigasi hingga Tambal Jalan

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan empat inovasi berbasis digital dan kolaborasi untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur serta pelayanan publik.

Empat inovasi tersebut mencakup pengelolaan sumber daya air, sistem informasi aset infrastruktur, pemantauan embung, hingga pemeliharaan jalan. Program ini menjadi bagian dari upaya PUPR Jateng menghadirkan tata kelola infrastruktur yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan modernisasi tata kelola menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan jalan.

"Modernisasi tata kelola sumber daya air dan jalan adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital," ujar Henggar di Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Bogowonto, Purwokerto, baru-baru ini.

1. Bestie Samsuri, Atasi Sampah di Saluran Irigasi

Inovasi pertama yakni Bestie Samsuri, singkatan dari "Bersama Elemen Sektoral dalam Aksi Nyata Tangani Sampah pada Saluran Irigasi".

Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi. Dengan begitu, distribusi air diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

"Gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi untuk mewujudkan alokasi air yang optimal, berkelanjutan dan bernilai maslahat bagi masyarakat, khususnya untuk petani pemakai air irigasi," jelas Henggar.

2. Smart Asi, Data Infrastruktur Berbasis WebGIS

Inovasi berikutnya adalah Smart ASI sebuah platform WebGIS yang mengintegrasikan data aset, sungai, dan sistem irigasi secara spasial.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses inventarisasi sekaligus membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data.

Dengan integrasi data spasial, pengelola infrastruktur dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat mengenai kondisi jaringan sumber daya air di wilayah kerja.

3. Mas Danu, Pantau Embung Secara Real-Time

PUPR Jateng juga menghadirkan Mas Danu, atau Manajemen Informasi Data Embung Terpadu.

Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan informasi mengenai embung sekaligus memantau kondisinya secara real-time.

"Ini merupakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan dan pemantauan kondisi embung secara real-time atau faktual," kata Henggar.

Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pengelola dalam menentukan langkah pemeliharaan maupun penanganan ketika terjadi persoalan pada infrastruktur embung.

4. Sikidang, Tambal Jalan dengan Material Daur Ulang

Inovasi keempat adalah Sikidang, singkatan dari Sigap Kinerja Tambal Lubang dengan Material Daur Ulang.

Program ini merupakan inovasi pemeliharaan jalan yang mengedepankan penanganan lubang secara cepat dengan memanfaatkan material yang lebih ramah lingkungan.

Selain mempercepat respons terhadap kerusakan jalan, penggunaan material daur ulang diharapkan dapat mendukung praktik pemeliharaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.

Pangkas Birokrasi dan Percepat Respons

Henggar berharap penerapan keempat inovasi tersebut tidak sekadar menjadi digitalisasi sistem, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas alur birokrasi dalam penanganan persoalan infrastruktur, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan jalan.

Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, PUPR Jateng ingin memastikan pengelolaan infrastruktur tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna dengan Anggota DPRD (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut Dedi, tahun 2027 akan menjadi fase lanjutan untuk merampungkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.

"2027 kan tinggal melanjutkan pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," ujar Dedi.

Target Listrik untuk Seluruh Warga

Selain pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum teraliri listrik mencapai sekitar 500 ribu orang. Angka tersebut kini telah turun menjadi sekitar 80 ribu orang.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai," katanya.

Target tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan layanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.

Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi agenda utama. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konektivitas jalan yang terintegrasi mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Menurutnya, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," ujarnya.

Dedi bahkan menegaskan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," tegasnya.

Rutilahu Juga Ditargetkan Tuntas

Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2027.

Dedi mengatakan penyelesaian rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar.

"Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," pungkasnya.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar menempatkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Program pendidikan, elektrifikasi, konektivitas wilayah, hingga penyelesaian rutilahu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.