Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan 35 bangunan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Embong Blimbing, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kamis (29/10/2026). Penertiban dilakukan untuk mendukung normalisasi saluran dan pemasangan U-ditch yang dijadwalkan mulai 1 November 2026.

Camat Genteng Jefry mengatakan puluhan bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Pemkot Surabaya. Lahan itu berstatus sertifikat hak pakai atas nama pemerintah kota.

Selain itu, berdasarkan hasil pengecekan, bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin.

"Jadi tadi kita melaksanakan penertiban terhadap 35 bangunan PKL. Ini statusnya menempati lahan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kota Surabaya," kata Jefry kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).

Saluran di Jalan Embong Blimbing Menyempit

Jefry menjelaskan lahan yang ditempati para PKL tersebut awalnya diperuntukkan sebagai saluran. Namun, saluran itu disebut telah mengalami penyempitan sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut terjadi setelah adanya pengurukan. Di atas saluran kemudian berdiri bangunan-bangunan yang digunakan untuk aktivitas PKL.

"Ini kan sudah sejak 1967. Karena sudah cukup lama, kami juga tidak tahu yang terjadi pada tahun-tahun dulu. Ada pengurukan sehingga saluran ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian terjadi penyempitan dan di atasnya terdapat bangunan-bangunan PKL," jelasnya.

Pemkot Surabaya kini akan melakukan normalisasi saluran di lokasi tersebut. Pemasangan U-ditch menjadi salah satu bagian pekerjaan yang akan dilakukan.

Karena itu, bangunan yang berdiri di atas saluran harus dibongkar.

"Karena U-ditch harus dipasang, maka otomatis bangunan yang di atasnya harus dibongkar seluruhnya," ujarnya.

PKL di Jalan Embong Blimbing Ditawari Relokasi

Meski melakukan penertiban, Pemkot Surabaya menyatakan tidak ingin aktivitas ekonomi para pedagang berhenti.

Jefry mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif bagi para PKL. Pedagang dapat mencari lokasi usaha secara mandiri atau pindah ke Sentra Wisata Kuliner (SWK).

"Semangat kami bukan meniadakan aktivitas ekonomi. Ketika pelaksanaan proyek ini harus membongkar bangunan PKL, bagaimana PKL-nya tetap bisa berjualan," katanya.

Sebelum penertiban dilakukan, pihak kecamatan dan kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang.

Pada 12 Oktober 2026, para pedagang diundang ke Kantor Kelurahan Embong Kaliasin. Dalam pertemuan itu, pemerintah menjelaskan rencana pembongkaran dan pekerjaan normalisasi saluran.

Pembongkaran awalnya direncanakan berlangsung pada pekan ketiga Oktober. Namun, berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan dengan pedagang, pelaksanaannya kemudian dijadwalkan pada 28 Oktober 2026.

Jefry mengatakan para pedagang memahami bahwa lokasi yang selama ini digunakan merupakan aset Pemkot Surabaya.

"Pedagang juga memahami bahwa posisi mereka di sana menempati lahan milik pemkot. Ketika pemerintah kota ingin membangun di atas lahan tersebut, mereka sangat mengerti," tuturnya.

Enam Pedagang di Jalan Embong Blimbing Sudah Daftar SWK

Dari 35 pedagang yang ditertibkan, enam orang disebut telah mendaftarkan diri untuk berjualan di SWK.

Sebagian pedagang bahkan sudah melakukan survei lokasi dan dalam waktu dekat akan mulai berjualan.

"Total sudah ada enam pedagang yang mendaftar masuk ke SWK. Sebagian sudah survei dan dalam waktu dekat juga mulai berjualan di SWK," kata Jefry.

Selain SWK, sejumlah pedagang memilih mencari lokasi usaha sendiri. Beberapa alternatif yang disebut antara lain Taman Prestasi, SWK Karah dan SWK Kasuari di Krembangan.

Jefry menyebut ada pedagang yang memilih lokasi di wilayah Genteng, sementara dua pedagang memilih SWK Karah. Ada pula yang memilih SWK Kasuari serta beberapa SWK lainnya.

Ia menambahkan para pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Embong Blimbing tidak seluruhnya merupakan warga Kecamatan Genteng.

Sebagian tinggal di wilayah lain seperti Benowo, Siwalankerto hingga Perak. Dari keseluruhan pedagang tersebut, hanya empat orang yang tercatat sebagai warga Kecamatan Genteng.

"Jadi mereka bukan warga yang tinggal di Genteng semua. Ada yang tinggal di luar wilayah Genteng. Yang merupakan warga Genteng hanya empat," pungkas Jefry.

Palembang — Pengarusutamaan Gender (PUG) masih kerap dipahami sebatas program untuk perempuan. Pemerintah Kota Palembang ingin mengubah cara pandang tersebut. PUG ditegaskan sebagai strategi pembangunan yang harus melekat dalam setiap kebijakan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Inilah yang menjadi senjata rahasia Pemerintah Kota Palembang dalam menurunkan kemiskinan

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 dalam rangka Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) Kota Palembang Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).

Menurut Ratu Dewa, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak jalan dibangun, sekolah didirikan atau pertumbuhan ekonomi meningkat. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat.

"Pembangunan yang berkualitas tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata. Kita harus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya," kata Ratu Dewa.

Karena itu, perspektif gender harus hadir dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Pembangunan jalan, misalnya, tidak hanya berbicara mengenai panjang dan kualitas jalan. Pemerintah juga perlu melihat apakah fasilitas tersebut aman dan mudah diakses perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas.

Begitu pula dengan pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga program ekonomi masyarakat. Semua harus dirancang berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

Pemkot Palembang juga menggunakan data sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Palembang pada 2024 mencapai 1.840.415 jiwa. Terdiri dari 921.318 laki-laki dan 919.097 perempuan.

Angka tersebut menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang. Karena itu, kebijakan pembangunan juga dituntut memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh masyarakat.

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Palembang turun menjadi 9,04 persen pada 2025, dibandingkan 9,77 persen pada 2024.

Sementara Indeks Ketimpangan Gender Kota Palembang pada 2024 tercatat 0,268.

Untuk memperkuat pelaksanaan PUG, Pemkot Palembang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Regulasi tersebut mengatur integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.

Ratu Dewa meminta proses verifikasi PUG tidak berhenti pada kelengkapan dokumen. Bukti dukung yang disampaikan harus menggambarkan program nyata dan dampaknya bagi masyarakat.

BAPPERIDA dan DPPPA juga diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menindaklanjuti rekomendasi tim verifikator.

"Keberhasilan PUG pada akhirnya bukan ditentukan oleh nilai evaluasi atau trofi penghargaan, melainkan oleh semakin terbukanya kesempatan dan meratanya manfaat pembangunan bagi seluruh warga Palembang tanpa terkecuali," ujarnya. (Pemkot Palembang)

BULELENG — Warga Kabupaten Buleleng, Bali, kini tak perlu datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengajukan permohonan pemangkasan pohon di pinggir jalan. DLH Buleleng menghadirkan aplikasi Green RTH yang memungkinkan laporan dilakukan secara online.

Aplikasi berbasis website tersebut resmi diluncurkan pada 1 Oktober 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melaporkan kondisi pohon yang membutuhkan penanganan dengan lebih praktis.

Cara Ajukan Pemangkasan Pohon

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Buleleng, Made Adiana, mengatakan masyarakat cukup mengisi data diri, mengunggah foto pohon, serta mencantumkan titik koordinat lokasi melalui aplikasi.

Setelah laporan diterima, operator DLH akan melakukan verifikasi. Petugas kemudian turun ke lapangan untuk mengecek kondisi pohon dan menentukan tindakan yang diperlukan.

Hasil survei menjadi dasar rekomendasi, termasuk penentuan jadwal pemangkasan. Masyarakat selanjutnya dapat memantau perkembangan permohonan melalui aplikasi.

Dengan mekanisme tersebut, warga tidak perlu berulang kali mendatangi kantor DLH hanya untuk mengetahui status laporan.

Green RTH Tak Hanya untuk Pemangkasan Pohon

Green RTH merupakan singkatan dari Gerbang Reservasi Elektronik dan Pelayanan RTH. Selain layanan pemangkasan pohon, aplikasi ini menyediakan reservasi ruang terbuka hijau, penyewaan kios, serta kanal pengaduan terkait kondisi taman dan fasilitasnya.

Lima RTH yang dikelola DLH Buleleng yakni Taman Bung Karno, Taman Kota Singaraja, RTH Rumah Jabatan Bupati, RTH Yohana Asri Banyuasri, dan RTH Soenda Ketjil.

Aplikasi dapat diakses melalui telepon seluler, laptop, maupun komputer melalui greenrth.bulelengkab.go.id. DLH juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat beralih dari pengajuan manual ke layanan digital. (bulelengkab.go.id)

Majalengka - Wajah pusat Kota Majalengka bakal mendapat sentuhan baru. Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Alun-alun Majalengka, Jawa Barat.

JPO tersebut tidak hanya ditujukan untuk memudahkan warga melintasi jalan. Pemerintah daerah menyiapkan bangunan ini sebagai bagian dari penataan kawasan sekaligus objek yang memiliki daya tarik visual.

Lokasinya yang berada di kawasan Alun-alun membuat JPO tersebut memiliki posisi strategis. Kawasan ini menjadi salah satu titik berkumpulnya masyarakat dan kerap digunakan untuk berbagai aktivitas.

Mulai dari olahraga, rekreasi hingga kegiatan masyarakat berlangsung di sekitar Alun-alun Majalengka. Karena itu, pembangunan JPO diharapkan dapat melengkapi fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut pembangunan fasilitas publik di pusat kota perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar aspek teknis. Infrastruktur juga perlu memiliki karakter sehingga mampu memperkuat identitas suatu kawasan.

Atas dasar itu, JPO dirancang dengan konsep yang menarik. Bangunan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu penanda baru ketika masyarakat memasuki atau berkunjung ke pusat Kota Majalengka.

Bukan Sekadar Tempat Menyeberang

Selama ini, fungsi utama JPO identik dengan keselamatan pejalan kaki. Namun, Pemkab Majalengka ingin fasilitas yang sedang dibangun tersebut memiliki fungsi tambahan.

Desain menjadi salah satu unsur yang diperhatikan. JPO diharapkan memiliki tampilan yang menarik sehingga tidak terasa seperti infrastruktur pelengkap jalan semata.

Posisinya yang berada di kawasan Alun-alun juga memungkinkan masyarakat melihat aktivitas pusat kota dari atas jembatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna.

Tak menutup kemungkinan, JPO tersebut nantinya menjadi salah satu lokasi favorit untuk berfoto. Kehadiran spot dengan desain unik di ruang publik dinilai memiliki potensi menarik perhatian, terutama kalangan anak muda.

Jika dikelola dengan baik, JPO ini bisa berkembang menjadi salah satu destinasi kecil di tengah kota yang melengkapi keberadaan Alun-alun Majalengka.

Berpotensi Hidupkan Ekonomi Sekitar

Penataan ruang publik juga memiliki dampak yang lebih luas. Semakin menarik sebuah kawasan, semakin besar peluang masyarakat datang dan menghabiskan waktu di lokasi tersebut.

Kondisi itu dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di sekitar Alun-alun. Pelaku usaha, pedagang dan sektor informal berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat.

Pemkab Majalengka berharap pembangunan JPO tidak berhenti pada penyelesaian sebuah bangunan fisik. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan pusat kota yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan wisata.

Konsep semacam ini juga membuat pembangunan infrastruktur publik tidak hanya berorientasi pada fungsi, tetapi turut memperhatikan kualitas ruang kota.

Jadi Bagian dari Wajah Baru Pusat Kota Majalengka

Alun-alun memiliki posisi penting dalam membentuk citra sebuah kota. Karena itu, keberadaan berbagai fasilitas di sekitarnya ikut menentukan bagaimana masyarakat maupun pendatang melihat wajah Majalengka.

JPO baru tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu elemen yang memperkuat karakter kawasan.

Dengan desain yang menonjol, bangunan ini berpotensi menjadi penanda visual baru di pusat kota. Kehadirannya sekaligus melengkapi upaya pemerintah menata ruang publik agar lebih nyaman dan menarik.

Namun, setelah pembangunan rampung, tantangan berikutnya adalah menjaga fasilitas tersebut. Pemkab Majalengka mendorong masyarakat ikut merawat JPO agar tetap bersih, aman dan berfungsi dengan baik.

Perawatan menjadi penting karena fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran pemerintah pada akhirnya digunakan dan dinikmati masyarakat.

Jika seluruh konsep berjalan sesuai harapan, JPO Alun-alun Majalengka nantinya memiliki tiga wajah sekaligus: sebagai fasilitas keselamatan pejalan kaki, ruang publik dan elemen baru yang mempercantik pusat kota.

Bukan tidak mungkin, jembatan yang awalnya dibangun untuk membantu warga menyeberang jalan tersebut justru berkembang menjadi salah satu spot yang wajib dikunjungi ketika berada di pusat Majalengka.

SOLO – Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2026). Pertemuan berlangsung hangat, bahkan diwarnai momen Xanana ikut menyanyikan lagu legendaris Bengawan Solo karya maestro keroncong Gesang Martohartono.

Xanana tiba di kediaman Jokowi sekitar pukul 12.26 WIB. Mengenakan batik lengan panjang, Xanana langsung disambut Jokowi yang juga mengenakan batik.

"Welcome to Solo. Welcome to my home," ujar Jokowi saat menyambut kedatangan Xanana.

Keduanya kemudian berbincang singkat sebelum masuk ke rumah. Suasana semakin akrab ketika Xanana disuguhi alunan musik keroncong.

Lagu Bengawan Solo yang diciptakan Gesang ternyata menarik perhatian Xanana. Ia bahkan ikut bernyanyi mengikuti alunan musik tersebut hingga lagu selesai.

Setelah itu, Xanana bersama Jokowi menuju meja perjamuan. Sejumlah kuliner disajikan untuk menjamu PM Timor Leste tersebut, di antaranya onde-onde, kwetiau, bebek peking, fuyunghai, dan sapi lada hitam.

Di tengah santap siang, Xanana mengungkapkan kesannya terhadap kepemimpinan Jokowi saat menjadi Presiden Indonesia.

Menurut Xanana, Indonesia menunjukkan perkembangan pembangunan yang mengesankan selama pemerintahan Jokowi. Ia menilai pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga dilakukan secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

"Ini bukti hubungan baik antara Indonesia dengan Timor Leste. Dulu Timor Leste sangat terkesan pada Bapak Jokowi memimpin Indonesia," kata Xanana di Solo, Jumat.

Xanana juga menyoroti visi pembangunan Jokowi yang dinilainya mampu mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pertemuan Xanana dan Jokowi tersebut menjadi salah satu gambaran eratnya hubungan kedua negara. Selain membahas berbagai hal, suasana pertemuan juga berlangsung santai dengan nuansa budaya Jawa yang kuat.

Momen ketika Xanana menyanyikan Bengawan Solo menjadi bagian menarik dari kunjungan tersebut. Lagu ciptaan Gesang yang telah dikenal luas di Indonesia maupun mancanegara itu seolah menjadi simbol kedekatan budaya yang turut mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Timor Leste.

Sumber: Kompas.com

PUPR Jateng Luncurkan 4 Inovasi Digital, dari Atasi Sampah Irigasi hingga Tambal Jalan

SEMARANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah meluncurkan empat inovasi berbasis digital dan kolaborasi untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur serta pelayanan publik.

Empat inovasi tersebut mencakup pengelolaan sumber daya air, sistem informasi aset infrastruktur, pemantauan embung, hingga pemeliharaan jalan. Program ini menjadi bagian dari upaya PUPR Jateng menghadirkan tata kelola infrastruktur yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan modernisasi tata kelola menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan jaringan jalan.

"Modernisasi tata kelola sumber daya air dan jalan adalah kunci peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital," ujar Henggar di Kantor Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Bogowonto, Purwokerto, baru-baru ini.

1. Bestie Samsuri, Atasi Sampah di Saluran Irigasi

Inovasi pertama yakni Bestie Samsuri, singkatan dari "Bersama Elemen Sektoral dalam Aksi Nyata Tangani Sampah pada Saluran Irigasi".

Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi. Dengan begitu, distribusi air diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

"Gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi untuk mewujudkan alokasi air yang optimal, berkelanjutan dan bernilai maslahat bagi masyarakat, khususnya untuk petani pemakai air irigasi," jelas Henggar.

2. Smart Asi, Data Infrastruktur Berbasis WebGIS

Inovasi berikutnya adalah Smart ASI sebuah platform WebGIS yang mengintegrasikan data aset, sungai, dan sistem irigasi secara spasial.

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses inventarisasi sekaligus membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data.

Dengan integrasi data spasial, pengelola infrastruktur dapat memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat mengenai kondisi jaringan sumber daya air di wilayah kerja.

3. Mas Danu, Pantau Embung Secara Real-Time

PUPR Jateng juga menghadirkan Mas Danu, atau Manajemen Informasi Data Embung Terpadu.

Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan informasi mengenai embung sekaligus memantau kondisinya secara real-time.

"Ini merupakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan dan pemantauan kondisi embung secara real-time atau faktual," kata Henggar.

Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu pengelola dalam menentukan langkah pemeliharaan maupun penanganan ketika terjadi persoalan pada infrastruktur embung.

4. Sikidang, Tambal Jalan dengan Material Daur Ulang

Inovasi keempat adalah Sikidang, singkatan dari Sigap Kinerja Tambal Lubang dengan Material Daur Ulang.

Program ini merupakan inovasi pemeliharaan jalan yang mengedepankan penanganan lubang secara cepat dengan memanfaatkan material yang lebih ramah lingkungan.

Selain mempercepat respons terhadap kerusakan jalan, penggunaan material daur ulang diharapkan dapat mendukung praktik pemeliharaan infrastruktur yang lebih berkelanjutan.

Pangkas Birokrasi dan Percepat Respons

Henggar berharap penerapan keempat inovasi tersebut tidak sekadar menjadi digitalisasi sistem, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu memangkas alur birokrasi dalam penanganan persoalan infrastruktur, mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan jalan.

Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, PUPR Jateng ingin memastikan pengelolaan infrastruktur tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna dengan Anggota DPRD (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut Dedi, tahun 2027 akan menjadi fase lanjutan untuk merampungkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.

"2027 kan tinggal melanjutkan pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," ujar Dedi.

Target Listrik untuk Seluruh Warga

Selain pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum teraliri listrik mencapai sekitar 500 ribu orang. Angka tersebut kini telah turun menjadi sekitar 80 ribu orang.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai," katanya.

Target tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan layanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.

Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi agenda utama. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konektivitas jalan yang terintegrasi mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Menurutnya, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," ujarnya.

Dedi bahkan menegaskan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," tegasnya.

Rutilahu Juga Ditargetkan Tuntas

Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2027.

Dedi mengatakan penyelesaian rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar.

"Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," pungkasnya.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar menempatkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Program pendidikan, elektrifikasi, konektivitas wilayah, hingga penyelesaian rutilahu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.