Majalengka - Wajah pusat Kota Majalengka bakal mendapat sentuhan baru. Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Alun-alun Majalengka, Jawa Barat.

JPO tersebut tidak hanya ditujukan untuk memudahkan warga melintasi jalan. Pemerintah daerah menyiapkan bangunan ini sebagai bagian dari penataan kawasan sekaligus objek yang memiliki daya tarik visual.

Lokasinya yang berada di kawasan Alun-alun membuat JPO tersebut memiliki posisi strategis. Kawasan ini menjadi salah satu titik berkumpulnya masyarakat dan kerap digunakan untuk berbagai aktivitas.

Mulai dari olahraga, rekreasi hingga kegiatan masyarakat berlangsung di sekitar Alun-alun Majalengka. Karena itu, pembangunan JPO diharapkan dapat melengkapi fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut pembangunan fasilitas publik di pusat kota perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar aspek teknis. Infrastruktur juga perlu memiliki karakter sehingga mampu memperkuat identitas suatu kawasan.

Atas dasar itu, JPO dirancang dengan konsep yang menarik. Bangunan tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu penanda baru ketika masyarakat memasuki atau berkunjung ke pusat Kota Majalengka.

Bukan Sekadar Tempat Menyeberang

Selama ini, fungsi utama JPO identik dengan keselamatan pejalan kaki. Namun, Pemkab Majalengka ingin fasilitas yang sedang dibangun tersebut memiliki fungsi tambahan.

Desain menjadi salah satu unsur yang diperhatikan. JPO diharapkan memiliki tampilan yang menarik sehingga tidak terasa seperti infrastruktur pelengkap jalan semata.

Posisinya yang berada di kawasan Alun-alun juga memungkinkan masyarakat melihat aktivitas pusat kota dari atas jembatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna.

Tak menutup kemungkinan, JPO tersebut nantinya menjadi salah satu lokasi favorit untuk berfoto. Kehadiran spot dengan desain unik di ruang publik dinilai memiliki potensi menarik perhatian, terutama kalangan anak muda.

Jika dikelola dengan baik, JPO ini bisa berkembang menjadi salah satu destinasi kecil di tengah kota yang melengkapi keberadaan Alun-alun Majalengka.

Berpotensi Hidupkan Ekonomi Sekitar

Penataan ruang publik juga memiliki dampak yang lebih luas. Semakin menarik sebuah kawasan, semakin besar peluang masyarakat datang dan menghabiskan waktu di lokasi tersebut.

Kondisi itu dapat memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di sekitar Alun-alun. Pelaku usaha, pedagang dan sektor informal berpotensi memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat.

Pemkab Majalengka berharap pembangunan JPO tidak berhenti pada penyelesaian sebuah bangunan fisik. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan kawasan pusat kota yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan wisata.

Konsep semacam ini juga membuat pembangunan infrastruktur publik tidak hanya berorientasi pada fungsi, tetapi turut memperhatikan kualitas ruang kota.

Jadi Bagian dari Wajah Baru Pusat Kota Majalengka

Alun-alun memiliki posisi penting dalam membentuk citra sebuah kota. Karena itu, keberadaan berbagai fasilitas di sekitarnya ikut menentukan bagaimana masyarakat maupun pendatang melihat wajah Majalengka.

JPO baru tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu elemen yang memperkuat karakter kawasan.

Dengan desain yang menonjol, bangunan ini berpotensi menjadi penanda visual baru di pusat kota. Kehadirannya sekaligus melengkapi upaya pemerintah menata ruang publik agar lebih nyaman dan menarik.

Namun, setelah pembangunan rampung, tantangan berikutnya adalah menjaga fasilitas tersebut. Pemkab Majalengka mendorong masyarakat ikut merawat JPO agar tetap bersih, aman dan berfungsi dengan baik.

Perawatan menjadi penting karena fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran pemerintah pada akhirnya digunakan dan dinikmati masyarakat.

Jika seluruh konsep berjalan sesuai harapan, JPO Alun-alun Majalengka nantinya memiliki tiga wajah sekaligus: sebagai fasilitas keselamatan pejalan kaki, ruang publik dan elemen baru yang mempercantik pusat kota.

Bukan tidak mungkin, jembatan yang awalnya dibangun untuk membantu warga menyeberang jalan tersebut justru berkembang menjadi salah satu spot yang wajib dikunjungi ketika berada di pusat Majalengka.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna dengan Anggota DPRD (Foto: Humas Jabar)

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu (5/8/2026). Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan transportasi bersama operator DAMRI dan Big Bird.

Usai rapat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penyelesaian berbagai layanan dasar yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut Dedi, tahun 2027 akan menjadi fase lanjutan untuk merampungkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya.

"2027 kan tinggal melanjutkan pendidikan. Sekolah-sekolah di Jabar semua sudah dalam keadaan baik, layanan dasar pendidikan terselesaikan," ujar Dedi.

Target Listrik untuk Seluruh Warga

Selain pendidikan, pemerintah daerah menargetkan seluruh masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dapat terlayani pada 2027.

Dedi menyebut jumlah warga yang sebelumnya belum teraliri listrik mencapai sekitar 500 ribu orang. Angka tersebut kini telah turun menjadi sekitar 80 ribu orang.

"Listrik yang tinggal 80.000 orang dari 500.000 selesai," katanya.

Target tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Pemprov Jabar memastikan layanan dasar dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses.

Konektivitas Jalan Jadi Prioritas

Pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi agenda utama. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konektivitas jalan yang terintegrasi mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa.

Menurutnya, konektivitas tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

"Jalan yang terkoneksi dari jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten sampai jalan desa, selesainya daerah-daerah terisolir," ujarnya.

Dedi bahkan menegaskan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada daerah yang ke sekolahnya harus melewati sungai. Tidak boleh ada anak yang ditandu karena tidak ada akses ambulans yang masuk ke dalam," tegasnya.

Rutilahu Juga Ditargetkan Tuntas

Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2027.

Dedi mengatakan penyelesaian rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan dasar.

"Kemudian rutilahu harus terselesaikan. Jadi aspek-aspek inilah yang menjadi fokus kita di 2027," pungkasnya.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jabar menempatkan pemerataan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar sebagai arah utama kebijakan fiskal.

Program pendidikan, elektrifikasi, konektivitas wilayah, hingga penyelesaian rutilahu diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.