Kebijakan Pemberantasan Ilegal Fishing antarkan Susi Pudjiastuti Raih gelar Doktor dari Undip
Posted by CB Magazine on 12.03.2016 |
Kampus,
Pendidikan
Kebijakan Pemberantasan Ilegal Fishing
antarkan Susi Pudjiastuti Raih gelar Doktor dari Undip
 |
| Penyampaian Makalah oleh Susi Pudjiastuti (Mustholih/Okezone) |
|
Pagi
ini, sabtu 3 Desember 2016 merupakan hari yang bersejarah bagi Menteri
Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Salah satu menteri yang banyak
menjadi pusat perhatian di Kabinet Presiden Jokowi karena gebrakannya
yang “out of the box” tersebut mendapatkan gelar Kehormatan berupa Doktor Honoris causa
dari Universitas Diponegoro Semarang. Susi mendapatkan gelar tersebut
atas besarnya jasa-jasa yang sudah dilakukannya terhadap bidang
perikanan dan kelautan di Indonesia.
Meskipun tingkat
pendidikan formal Menteri yang berasal dari Pangandaran Jawa Barat ini
hanya lulusan SMP dan berhenti ketika kelas XI SMA, namun pihak Senat
Universitas Diponegoro yang memberikan kelar tersebut menganggap bahwa
Susi berhak menerimanya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya secara
langsung maupun tidak langsung sudah memberikan sumbangsih yang cukup
besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan bidang
yang diembannya yaitu kelautan dan perikanan.
“Secara akademik,
metode yang dilakukan beliau lakukan (saat bertugas memimpin departemen
yang diberi bhak untuk mengelola 2/3 wilayah negara kita ini) sangat
runtut, rasional dan tepat,” kata Yos Johan Rektor Undip sebagaimana
dirilis dari situs berita www.tempo.co.
Upacara
penganugerahan Doktor Honoris Causa itu sendiri digelar oleh Senat Undip
pada pukul 10.00 WIB di Gedung Prof Soedharto, Kampus Undip Tembalang.
Di depan hadirin dan sejumlah guru besar Undip, Susi membacakan
pokok-pokok pikirannya yang disusun dalam makalah berjudul Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulates Fishing
setebal 53 halaman. Beberapa hal yang bisa diambil dari pemaparannya
tersebut vantara lain bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros
maritim dunia, permasalahan illegal, unreported, and unregulated fishing
yang menjadi permasalahan utama pengelolaan kelautan dan perikanan
harus dijawab dengan menegakkan 3 pilar pembangunan kelautan dan
perikanan yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Kedaulatan
perlu ditegakkan agar bangsa Indonesia dapat bebas menentukan nasibnya
sendiri di laut. Adapun keberlanjutan memiliki arti penting bahwa
kekayaan laut kita harus mampu menopang pembangunan nasional dan
meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sekarang maupun yang akan
datang. Sedangkan kesejahteraan berarti pembangunan kelautan dan
perikanan harus mampu mencapai tujuan negara sesuai amanat alenia
keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan yang vinngin
dicapai bukan hanya berkaitan dengan penghasilan ekonomi yang meningkat,
tapi juga perbaikan dalam semua unsur kehidupan nelayan termasuk human
security.
Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan
sendiri ketika diwawancarai oleh sejumlah wartawan menyatakan bahwa
Beliau merasa tersanjung dengan gelar yang diberikan kepadanya. Gelar
tersebut dianggapnya sebagai amanah yang harus diemban dengan
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Pada saat komunikasi awal
terkait pemberian gelar tersebut, semula Susi merasa tidak pantas,
sehingga pihaknya meminta Undip melakukan uji kompetensi terlebih
dahulu. Permintaan tersebut disanggupi oleh Undip dengan mengirimkan Tim
penguji untuk datang ke rumahnya untuk melakukan tanya jawab. Dan
hasilnya Ibu Menteri mendapatkan nilai sembilan atau setara dengan gelar
doktor dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dan
satu hal yang menarik dari sosok menteri wanita yang penuh
kontroversial ketika menjalankan tugas ini adalah pernyataannya bahwa
dia akan tetap biasa saja setelah ia menerima gelar honoris causa.
Harapannya yang lain adalah agar gelar yang diperolehnya tersebut bisa
menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin memajukan Indonesia namun
pernah terkendala masalah pendidikan.
