Gubernur Bali  Apresiasi Gambar Kain Gringsing Bali pada Uang Kertas Baru Rp 75 Ribu

Peluncuran Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) atau Commemorative Money  dengan nominal Rp 75 ribu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bali. Hal itu terjadi karena di dalam uang yang hanya dicetak dalam jumlah 75 juta lembar ini menampilkan salah satu ikon budaya Bali, yaitu Kain Pegringsingan. Kain tenun tradisional Desa Tenganan Pegringsingan  Kabupaten Karangasem merupakan salah satu hasil produk tradisional masyarakat bali  sangat terkenal hingga ke mancanegara. Sebagian besar Wisatawan yang berkunjung ke Karangasem,  membeli kain tenun ini sebagai buah tangan atau oleh-oleh khas Bali. 

Gubernur Bali, Wayan Koster sangat mengapresiasikan tercantumnya salah satu identitas budaya Bali tersebut.  Apresiasi dan ucapan terima kasih ini disampaikan Gubernur Koster pada acara Peresmian Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom, pada Senin (17/8/2020). Di dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster menerima secara langsung  Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK)   dari Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho di Rumah Jabatan Jayasabha sekaligus menjadi orang pertama di Bali yang menerimanya.

 “Hal Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Bali dari Pemerintah Pusat. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasiih dan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan Gubernur BI,” ucap Gubernur Bali.

Gubernur Bali yang pernah menjadi anggota DPR RI 3 kali ini juga menyampaikan bahwa mata uang RI yang baru diluncurkan ini memiliki makna yang cukup mendalam.  Hal itu karena adanya gambaran tentang pencapaian bangsa kita selama 75 tahun kemerdekaannya, khususnya terkait dengan hasil-hasil pembangunannya. Pemilihan simbol-simbol pada mata uang ini yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah pemersatu bangsa dengan menampilkan berbagai kesenian serta kebudayaan dari masing-masing daerah juga menjadi kebanggaan tersendiri dari mata uang baru tersebut. 

“Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu ingat, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta UUD 1945 sebagai ideologi negara. Karena hal tersebut adalah pemersatu kita,” imbuh Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menambahkan bahwa persatuan Indonesia merupakan modal politik bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan menjadi negara maju dan berdaulat sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa Ir. Soekarno.  

Dalam rangka melakukan revitalisasi pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Salah satu event yang digelar adalah Event Gelegar Pasar Prambanan 2019 yang dimulai  dari tanggal 6 Desember 2019 hingga tanggal 22 Desember 2019. Agar rangkaian event tersebut dapat dilaksanakan dengan meriah, diadakan berbagai macam kegiatan seperti Lomba Mewarnai Tingkat TK, Lomba Fashion, Lomba Mobile Legend, Lomba Masak serta beberapa acara hiburan lainnya.

Untuk mengawali event tersebut, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun meresmikan Pusat Kulakan Handphone dan Elektronik di Pasar Prambanan  Jumat (6/12).  Peresmian dilakukan secara secara Simbolis dengan memotong pita di pintu masuk Area Pusat Kulakan Handphone dan Elektronik dilanjutkan dengan peninjauan ke kios-kios tempat penjualan HP oleh 

Dengan adanya peresmian  Pusat Kulakan Handphone dan Elektronik yang juga dihadiri oleh Komisi B dan Komisi C DPRD Kabupaten Sleman serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman tersebut  Ketua Kadin Sleman dan tamu undangan lainnya, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Selain itu, Pusat Kulakan Handphone dan Elektronik Pasar Prambanan bisa dijadikan sebagai icon yang mampu menarik minat Wisatawan terutama masyarakat yang berada di Wilayah Timur Sleman dan sekitarnya. Untuk kedepannya, pusat kulakan yang mampu menampung 170 pedagang ini juga akan menjual Komputer dan barang Elektronik lain sebagainya.

Ketika memberikan sambutan, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mengatakan bahwa dengan keberadaan Pusat Kulakan Handphone dan Elektronik Prambanan ini akan meningkatkan daya tarik pasar Prambanan sehingga akan mampu manrik masyarakat dari  Sleman Timur, Sekitaran Klaten, Piyungan. Biasanya masyarakat dari daerah-daerah tersebut harus pergi ke Kota yogyakarta ketika ingin membeli handphone, komputer, laptop atau peralatan elektronik yang lain. 

Mengingat keberadaan  Pasar Prambanan yang cukup strategis karena dekat dengan obyek wisata Candi Prambanan dan berada di jalur Koridor Ekonomi Jawa bagian selatan, maka diharapkan banyak masyarakat yang datang untuk bertransaksi di sana. Agar pengunjung tertarik untuk datang, Pengelola dan para Pedagang harus dapat bersinergi dengan melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang bisa menarik minat para pengunjung.

Kabupaten Penajam Paser Utara siap Cetak Lima Desa Mandiri

Sebagai kawasan yang akan direncanakan sebagai lokasi Ibukota negara Republik Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara terus berbenah. Pembangunan daerah pedesaan menjadi salah satu program unggulan yang terus digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Salah satu program yang direncanakan kabupaten ini yaitu ingin mewujudkan adanya 5 desa mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah.

Untuk menentukan suatu desa apakan termasuk desa mandiri atau bukan, dibuat sistem penilaian yang dilakukan per tahun oleh Kementerian Desa melalui regulasi yang dikeluarkan yakni Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Awalnya, tujuannya penetapan IDM adalah dalam rangka lakukan evaluasi hasil capaian dari Dana Desa.

Percepatan pembangunan desa untuk mewujudkan desa mandiri, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang ada di kabupaten tersebut. 

Pembangunan desa mandiri  dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Pembangunan dan pengelolaan potensi desa akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bertanggung jawab kepada pemerintah desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes tersebut ada untuk meningkatkan pendapatan dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa

Sebagaimana diketahui, saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah tidak memiliki desa tertinggal. Sebelumnya di kabupaten yang banyak diperbincangkan karena ditetapkan sebagai  salah satu Ibu Kota Negara ini terdapat dua desa yang masih berstatus desa tertinggal, yakni Desa Karang Jinawi di Kecamatan Sepaku dan Desa Bukit Subur di Kecamatan Penajam.  Akan tetapi seiring dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terus dilakukan, kedua desa tersebut sudah berubah status menjadi desa berkembang sesuai dengan indikator yang ada Indeks Desa Membangun (IDM).

Kolam Susu : 

Program Pemkab Wonosobo atasi Masalah Air Minum dan Sanitasi

 

Kabupaten Wonosobo, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih memiliki permasalahan terkait penyediaan air minum dan sanitasi sehat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan  mini ekspo dan seminar bertema “Kolaborasi Sanitasi Merawat Negeri”. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Sasana Adipura Kencana ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan dari semua SKPD di Kabupaten Wonosobo, Kodim 707 Wonosobo, Polres Wonosobo, PKK, BUMD, perwakilan organisasi wanita, KNPI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Camat serta Kepala Desa/ lurah se-Kabupaten Wonosobo.  

 

Pembicara yang dihadirkan dalam seminar Kolaborasi Sanitasi Merawat Negeri tersebut antara lain Kementrian PUPR, Kepala DPUPR Wonosobo Widi Purwanto dan Agus Prasetyo (Bank Indonesia Semarang). Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan lelang program yang berkaitan dengan sanitasi, dimana dalam tahun 2020 Pemerintah Kabupaten mentargetkan pembangunan sarana sanitasi sejumlah 15.000 sambungan rumah. 

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, dibentuk juga Satgas Sanitasi tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Dandim 0707 Letkol Czi Wiwid Wahyu Hidayat dan beranggotakan dari OPD, PKK, BUMD, perwakilan organisasi wanita, KNPI dan GP Ansor Wonosobo. Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo ketika mengukuhkan satgas ini mengatakan bahwa, Satgas Sanitasi bertugas menyusun program percepatan peningkatan akses sanitasi, melakukan advokasi dan kampanye percepatan peningkatan akses sanitasi, melakukan edukasi dan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat.

Launching  Aplikasi “Sobo Kolam Susu”
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wonosobo, Agus Subagiyo atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaunching Aplikasi Sobo Kolam Susu yaitu yakni aplikasi aplikasi berbasis web dan android yang digunakan untuk melakukan pendataan pelaporan dan kolaborasi dalam rangka percepatan pencapaian pelayanan sanitasi dan air bersih. 

Aplikasi Sobo Kolam Susu Versi 1, berorientasi pada pendataan. Bisa diakses secara penuh oleh pengguna dengan hak akses tertentu. Fitur ‘Sobo Kolam Susu’ antara lain berisi data aksi, data air limbah, data air minum, laporan dan peta. Data aksi berisi form data entry berbasis no KK yang terintegrasi dengan data kependudukan Disdukcapil. Sementara data air limbah dan data air minum, berisi form data entry pendataan layanan sanitasi dan air minum berbasis data aksi dan geolocation.

Akhirnya Presiden Joko Widodo Umumkan Lokasi Ibu Kota Negara yang Baru

Sebuah peristiwa besar di era pemerintahan Presiden Jokowi terjadi hari ini. Akhirnya beliau menyampaikan pemindahan Ibu kota Negara yang akan dilakukan dengan segera. Adapun lokasi baru  tersebut adalah  sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. 

Dalam jumpa pers yang  juga dihadiri oleh Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla, Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kalimantan  Timur Isran Noor di di Istana Negara, Jakarta tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan. 

"Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasi, butuh persetujuan DPR. Tadi pagi saya sudah kirim surat ke ketua DPR dan dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru," kata Jokowi, Jakarta, Senin (26/8).

Jokowi mengatakan, terkait aturan pemindahan ibu kota baru ini, pemerintah juga sedang menyiapkan rancangan undang-undang. Pemindahan  ibu kota dilakukan karena terlalu beratnya beban dari Jakarta dan juga Pulau Jawa yang menjadi tujuan utama penduduk indonesia untuk mencari nafkah. Dalam pengertian lain, daya dukung dan daya tampung Kota Jakarta terhadap penambahan jumlah penduduk sudah tidak idea lagi. Banyak permasalahan timbul seperti munculnya lingkungan permukiman padat, kumuh dan miskin, kemacetan yang merajalela serta polusi udara yang cukup parah. 

Pemindahan ibu kota tersebut bukan dilakukan tanpa melalui kajian. Bappenas sebagai badan yang menangani perencanaan  pembangunan tingkat nasional sudah melakukan berbagai kajian, termasuk kajian teknis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi,  kebencanaan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Dari hasil kajian tersebut dapat diketahui jika kawasan terpilih merupakan lokasi yang paling sedikit memiliki kerentanan dan kerawanan bencana, terletak di tengah-tengah wilayah Negara Republik Indonesia, tersedianya lahan milik negara yang cukup besar dan lain sebagainya. 

Dan sampai dengan saat ini, proses pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah mulai dilakukan dengan adanya kajian-kajian yang lebih detail serta melakukan proses politik terhadap anggota DPR dan penyiapan penganggaran.

106 Tukang di Temanggung Ikuti uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Temanggung-Sebanyak 106 tenaga kerja konstruksi mendapatkan kesempatan umtuk mengikuti uji kompetensi demi mendapatkan sertifikasi keahlian tukang batu yang bertempat di Desa Gilingsari Temanggung Kamis (25/7). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementrian PU PR tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Tengah. 

“Jadi, semua peserta tersebut merupakan tenaga kerja konstruksi yang nantinya akan mengerjakan  pekerjaan infrastruktur berbasis masyarakat Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.” Ungkap Setya Panca selaku panitia pelaksana kegiatan. 

Pembekalan dan Uji kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi tersebut sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Penguatan Kapasitas Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di desa dan kelurahan pelaksana Program Kotaku. Dengan adanya pembekalan dan sertifikasi tersebut, diharapkan muncul tenaga konstruksi (tukang) yang profesional sehingga bisa membuat bangunan konstruksi yang berkualitas baik.

Ketika mengikuti Pembekalan dan Uji kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Temanggung, para peserta diharuskan mengikuti pembekalan yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Gilingsari yang dilanjutkan dengan wawancara dan praktik lapangan.  Dengan mendapatkan sertifikat keterampilan, diharapkan para peserta pelatihan bisa bersaing dengan tenaga kerja konstruksi lainnya di kancah nasional maupun internasional.

Banaran Cafe and Co Working Space, 

Kafe Plat merah di Semarang Atas

Inovasi merupakan salah satu hal yang digaung-gaungkan BUMN dalam mensikapi perkembangan jaman. Salah satu bentuk inovasi yang mereka lakukan yaitu dengan membentuk unit-unit bisnis baru yang kekinian guna meningkatkan pendapatan.  Salah satu BUMN yang mencoba peruntungan di bisnis mikro adalah PT PTPN IX yang berada di Jawa Tengah. 

Perusahaan Plat merah yang memuliki usaha utama di bidang perkebunan dengan hasil utama kopi,  teh dan karet ini berusaha memanfaatkan trend yang sedang berkembang saat ini yaitu budaya nongkrong sambil ngopi. Untuk itu perusahaan perkebunan nasional tersebut endirikan salah satu bisnis yang hilir dengan membuka kafe. Sebelumnya memang PTPN IX sudah memiliki beberapa kafe yang cukup terkenal yaitu Banaran Cafe yang berada di Bawen dan Jambu.  Di kota Semarang sendiri, perusahaan ini mencoba untuk memanfaatkan aset rumah dinas milik PTPN IX yang berada di daerah Bukit Sari, Gombel yang memiliki view cukup bagus.  Banaran Cafe and Co Working Space  menjadi pilihan nama kafe yang baru tersebut.

Launching Banaran Cafe and Co Working Space sendiri dilaksanakan pada hari selasa 16 April 2019 yang dihadiri oleh para pejabat BUMN tersebut.  Dalam sambutannya, Direktur Operasional Tanaman Tahunan PTPN IX, Mahmudi, menjelaskan bahwa pembukaan kafe baru ini untuk memperkuat program hilirisasi kopi dan teh yang dihasilkan PTPN IX. Konsep kafe baru di kawasan atas Kota Semarang ini berbeda dengan kafe-kafe lain yang  sudah ada sebelumnya. 

Bedanya dengan kafe-kafe lain yang dimiliki PTPN IX, Banaran Cafe and Co Working Space khusus menyediakan minuman kopi dan teh dengan berbagai model penyajian. Makanan yang disajikan pun tidak terlalu banyak.

"Tak hanya kopi dan teh yang berkualitas saja. Kami juga menjamin penyajian yang tepat supaya citarasa dari setiap kopi dan teh yang kami miliki melekat di lidah," tuturnya.

Banaran Cafe and Co Working Space berada di Jalan Bukit Kopi no 9, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang ini, yang sebelumnya merupakan rumah dinas dari pegawai PTPN IX.  Letaknya yang jauh dari jalan raya  membuat suasana Banaran Cafe and Co Working Space nyaman untuk ngumpul bareng tean atau kolega. Apalagi letaknya berada di lingkungan kampus seperti Undip, Polines, dan perguruan tinggi lainnya. Di tempat tersebut  juga disediakan co working space yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan komunitas, rapat maupun arisan.

Salah satu menu yang jadi andalan di kafe tersebut adalah Robusta Coffe.  Kopi  tersebut bisa disajikan dengan cara tubruk, manual brew, dan mesin dengan harga harga mulai dari Rp 6.000 hingga Rp 28.500. Bagi pecinta teh, kafe tersebut juga menyajikan aneka rasa teh seperti teh latte, maupun flavor tea.

Ratusan Tukang di eks-Karesidenan Pati Ikuti Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Ratusan warga difasilitasi mengikuti uji sertifikasi tenaga kerja kontruksi melalui program berbasis masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Senior Fasilitator KOTAKU Kabupaten Pati Nirwan mengatakan, pelaksanaan uji sertifikasi tersebut diikuti sebanyak 186 peserta dari lima kabupaten di eks-Karesidenan Pati. Yakni, dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus dan dan Kabupaten Pati sendiri.

“Peserta uji sertifikasi ini adalah tukang bangunan. Di mana, pesertanya diambil dari desa-desa yang termasuk dalam Program KOTAKU di masing-masing kabupaten tersebut,” ujarnya.

Dirinya menyatakan, pelaksanaan uji sertifikasi tersebut, Program KOTAKU bekerja sama dengan Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya dan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Jawa Tengah.

Dengan adanya uji sertifikasi tersebut, pihaknya berharap, nantinya tenaga terampil termasuk di antaranya adalah tukang bangunan bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Hal itu saat ini diperlukan, sebagai amanat undang-undang.

Pihaknya menyampaikan, pelaksanaan uji sertifikasi tersebut sengaja digelar di Desa Margomulyo. Sebab, di tempat tersebut saat ini sedang ada pembangunan rabat beton dan saluran. Sehingga, hal itu memudahkan bagi peserta untuk ujian praktik.

Sementara itu, Nurin Pramadini, Staf Seksi Penyelenggaraan dan Pengendalian Mutu pada Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya mengatakan, uji sertifikasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksti yang menyebutkan jika pekerja kontruksi harus memiliki sertifikat.

“Ini bagian dari implementasi undang-undang tersebut. Dalam hal ini kita kerja sama dengan KOTAKU dan LPJK Jateng. Dalam pelaksanaan uji sertifikasi ini ada proses assesmentnya berupa wawancara dan uji praktik,” ungkapnya.

Sukardi, Asesor dari  Politeknik Negeri Semarang menyampaikan, jika pihaknya ditugasi dari pihak LPJK Jateng untuk mengassesment peserta. Beberapa poin yang perhatian adalah terkait dengan pengetahuan peserta, skil dan atitude.

“Ketiga hal tersebut menjadi penilaian. Yakni, bagaimana peserta memiliki pengetahuan terkait dengan bidangnya, memiliki skill, yakni terampil sesuai prosedur. Misalkan dalam hal pemasangan bata atau batu yang benar, dan teknik lainnya. Kemudian, ada pula attitude. yakni peserta tahu bagaimana cara bekerja, misalkan dalam hal keselamatan kerja,” tutupnya

Sumber: www.murianews.com

Djarum Foundation Berhasil  Tanam Trembesi 

di Sepanjang Jalan Joglosemar

Djarum Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan rokok terbesar di Indonesia akhirnya berhasil menyelesaikan misinya, yaitu melakukan penanaman pohon trembesi di seluruh jalur Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Penanaman pohon tersebut dilakukan di sepanjang jalur jalan yang menghubungkan ketiga kota tersebut dengan panjang keseluruhan  261 km. 

Program yang bernama “Djarum Trees for Life (DTFL) Menanam Trembesi 261 KM Joglosemar” ini berlangsung sejak pertengahan tahun 2016 dengan titik pertama di Areal Candi Prambanan, Yogyakarta dan berhasil diselesaikan pada hari Rabu (9/5/2018) dengan mengambil Kota Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang sebagai titik akhirnya. Dan sebagai penanda diselesaikannya program itu, dilakukan kegiatanseremonial meriah di Lapangan Jenderal Sudirman, Ambarawa.

Menanam Trembesi 261 KM Joglosemar digagas Djarum Foundation dalam upaya menghijaukan kondisi jalur jalan di Jawa Tengah. Area yang ditanami meliputi Kecamatan Bawen, Jalur Lingkar Ambarawa-Magelang, Jalur Lingkar Yogyakarta-Solo, Boyolali, hingga Salatiga.

Di titik terakhir program ini, telah berhasil tertanam sebanyak 10.576 pohon trembesi di seluruh jalur Joglosemar. Penanaman pohon tersebut melebihi target awal yang dicanangkan yaitu sebanyak 10 ribu pohon trembesi.

Vice President Director Djarum Foundation, FX Supanji mengatakan program penamanan trembesi 261 KM Jogiosemar merupakan inisiasi dari Djarum Foundation yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan dan kualitas udara untuk masa depan yang lebih baik.

“Program ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, serta komitmen Djarum Foundation terhadap Iingkungan guna mengurangi efek pemanasan global dan menciptakan Iingkungan yang bersahabat bagi Indonesia di masa depan," ujar FX Supanji, usai acara seremoni.

Seremoni penanaman ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali. Hadir juga grup band RAN yang didapuk sebagai Duta Penghijauan Bakti Lingkungan Djarum Foundation. RAN yang terdiri dari Rayi, Asta, dan Nino ini ikut serta menanam pepohonan di area Danau Rawa Pening, Ambarawa.

Tidak hanya melakukan penanaman phon trembesi, program Djarum Trees For Life juga berkomitmen melakukan perawatan secara menyeluruh selama tiga tahun untuk semua pohon yang ditanam. Perawatan ini meliputi: penyiraman, pemupukan, pemangkasan, hingga penggantian bila ada pohon yang rusak atau mati.

“Kami sadar bahwa untuk mewujudkan Iingkungan yang hijau, dibutuhkan upaya bersama-sama dari seluruh elemen masyarakat," ujar FX Supandji.

Oleh karena itu, dalam seremoni, hadir juga para perangkat desa yang berasal dari 19 Kecamatan di Kabupaten Semarang yang diharapkan dapat menggerakkan seluruh warga masyarakat untuk ikut serta melakukan penghijauan secara mandiri di lingkungannya masing-masing.

Djarum Foundation memberikan bantuan 1.900 bibit pohon kepada perwakilan dari 19 kecamatann. Bibit pohon yang dibagikan terdiri atas 950 bibit pohon trembesi, 475 bibit pohon durian, dan 475 bibit pohon alpukat. Diserahkan pula bantuan berupa alat tanam juga diberikan sebanyak 190 buah cangkul dan sekop.

Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugroho menyambut baik gerakan penghijauan yang digagas Djarum Foundation. Menurutnya, penghijauan tidak hanya memberi dampak positif terhadap Iingkungan yang lebih sehat, namun juga diharapkan punya peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Manfaat yang diharapkan tidak hanya untuk kita saja, namun juga menjadi warisan untuk anak-cucu kita di masa mendatang. Maka dibutuhkan peran serta dari kita semua untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, ” ujar Ngesti dalam sambutannya.


Sumber: www.jateng.tribunnews.com

Bupati Kendal Bantu Perbaiki Rumah Terdampak Banjir

 Bupati Kendal dr. Mirna Anissa,MSi, Selasa (5/6/2018) di Balai Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan, memberikan bantuan untuk perbaikan rumah bagi korban terdampak banjir bandang pada Februari 2018 lalu.

Sebanyak 163 warga di Desa Magelung dan 265 warga dari Desa Protomulyo  menerima bantuan masing-masing desa sebesar Rp. 203.950.000,- dan Rp. 278.205.000,- untuk memperbaiiki rumah dari pemerintah Kabupaten Kendal.

Bupati Kendal dalam sambutannya mengungkapkan rasa empatinya pada warga masyarakat yang terganggu kehidupan sehari - harinya lantaran terkena banjir bandang beberapa waktu lalu tersebut.

"Untuk itu saya menyerahkan bantuan ini pada Bapak - bapak dan Ibu - ibu untuk meringankan beban hidup sehari - hari. Saya berharap bantuan yang tidak besar ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya," kata Bupati Mirna.

Dengan kejadian banjir tersebut, Bupati berharap agar semua pihak baik itu jajaran Pemkab maupun masyarakat di kabupaten kendal lebih peka terhadap alam dan ikut memelihara dan menjaga alam.

"Marilah kita seoptimal mungkin menjaga alam di Kabupaten kendal dengan sebaik - baiknya. Sehingga bencana alam seperti banjir tidak akan terulang lagi," tandasnya.

Sementara, pada jajaran Forkopimda dan para camat dan kepala desa dimimnta Bupati Mirna untuk mempriritaskan upaya pembagunan pada daerah paska bencana alam khususnya di Kaliwungu Selatan ini. "Perlu adanya normalisasi saluran irigasi di kaliwungu dan kaliwungu Selatan," kata Mirna (www.kendalkab.go.id)

 Peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Al Aqsa Klaten

 Kemenag Klaten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan Takmir Masjid Agung Al Aqsha Klaten, menggelar pengajian malam Nuzulul Qur’an di Masjid Agung Al Aqsha Klaten, dihadiri dari masyarakat setempat hingga ASN dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Klaten, Kamis (31/5).

Kepala Kantor Kementerian  Agama (Kemenag) Kabupaten Klaten Masmin Afif mengatakan, pengajian dalam rangka peringatan malam Nuzulul Quran merupakan sinergi bersama Kemenag, Pemkab Klaten dan program kerja Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Klaten, bertujuan untuk amaliah bulan Ramadan dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dibulan suci yang penuh berkah dan ampunan.

"Selain itu untuk mengenang kembali peristiwa pertama kali turunnya wahyu Al Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan menggemakan kembali keluarga muslim di Klaten untuk senantiasa belajar membaca dan mengamalkan Al Quran," tandas Masmin.

Malam Nuzulul Qur'an momen paling ditunggu-tunggu, berlomba-lomba untuk melipat gandakan amal dan pahala dengan memperkuat ibadah. Untuk mendapatkan kekhusyukan, ibadah biasa dilakukan pada malam hingga dini hari.

Selanjutnya Bupati Klaten, Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al Quran dan sebagai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rosululah. Agar umat Islam senantiasa dapat memaknai mukjizat Al Quran sebagai petunjuk umat manusia baik dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Bupati Klaten mengajak umat Islam untuk meningkatkan iman, ilmu dan amal sebagai wujud implementasi dari makna bulan Ramadan, serta senantiasa menjaga kedamaian dan kebersamaan agar masyarakat Klaten dapat hidup sejahtera lahir dan batin.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Klaten, Syamsuddin Asyrofi menambahkan, bulan Ramadhan merupakan salah satu bulan yang memiliki beragam misteri. Menurutnya, moment satu bulan ini sangat tepat untuk melatih dan mengajarkan anak akan pentingnya meraih cita-cita dengan usaha yang lebih baik.

"Selain bisa mengajarkan kepada anak akan kewajiban melaksanakan ibadah puasa, dengan ibadah itu menurutnya juga dapat membangun semangat untuk menggapai cita-cita. Sehingga, dirinya meminta kepada orang tua agar mampu memperkenalkan puasa kepada anak sejak dini," ungkapnya.

Ramadan dapat membangun semangat untuk menggapai cita-citanya. Al Quran mengandung beberapa unsur antara lain Al Quran merupakan firman Allah SWT dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW baik melalui Malaikat Jibril maupun  langsung oleh Allah SWT yang dijamin kebenarannya (www.jateng.kemenag.go.id)

450 Pendamping Kotaku Jawa Tengah mengikuti Penguatan Kapasitas secara Serentak

Sebanyak 450 orang pendamping program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang bertugas di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Semarang untuk mengikuti Peningkatan Kapasitas Askot dan Fasilitator lokasi Prioritas yang diselenggarakan dari tanggal 20-27 Juli 2017. Peningkatan kapasitas tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pemutahiran data  baseline 100-0-100 berdasar Permen No 2 Tahun 2016, penguatan kelembagaan di tingkat pemda dan masyarakat,  penguatan kapasitas pendamping dalam menyusun memorandum program dan kegiatan infrastruktur serta mendorong terjadinya kolaborasi antar lembaga.

Sebagaimana diketahui program Kotaku merupakan  sebuah program yang diinisiasi oleh Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat demi membangun kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh demi mencapai kawasan kumuh 0% di tahun 2019. Kolaborasi perlu dilakukan karena masalah permukiman kumuh bersifat kompleks dan terkait dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Oleh karena itu melalui kepedulian bersama diharapkan semua pihak mau terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Dalam acara pembukaan yang dilakukan di 3 tempat tersebut Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Tengah memberikan pesan kepada peserta agar mengikuti pelatihan tersebut dengan bersungguh-sungguh yang nantinya akan digunakan sebagai modal dalam mendampingi masyarakat di masing-masing lokasi dampingan.  Kegiatan penguatan kapasitas ini sendiri dilaksanakan di Hotel Siliwangi, Hotel Puri Garden dan Hotel Grand Saraswati. 

Selama 7 hari para peserta diajak untuk belajar tentang konsep kolaborasi,  penguatan kelembagaan pemda dan masyarakat, pengantar dokumen penanganan kumuh tingkat Kabupaten dan desa, serta praktek menyusun memorandum program penanganan kawasan kumuh di tingkat Kota/ Kabupaten dan tingkat Desa/ kelurahan.  Selain itu para peserta juga diberi penyegaran tentang manajemen konstruksi, KPP, Pengendalian KPI dan SIM, perhitungan luasan permukiman kumuh serta identifiksi kebutuhan pengembangan kapasitas di tingkat pemda dan masyarakat. 

Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan semua pendamping dari posisi fasilitator, askot hingga koordinator kabupaten bisa mendapatkan bekal untuk melakukan penguatan kapasitas kembali kepada masyarakat di desa dampingan.  Mengingat juga dalam waktu dekat ini di tingkat masyarakat juga akan dilakukan penguatan kapasitas bagi masyarakat baik itu pemerintah desa/ kelurahan, BKM, relawan dan masyarakat.

Silaturahmi GP Ansor ke PP Muhammadiyah: 

Membangun Semangat Kebangsaan dengan Saling Bersinergi

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor bersilaturahmi ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis (6/4) sekitar pukul 10.30 wib.  Dalam silaturahmi tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas datang bersama puluhan pengurus lain untuk berkunjung ke Pengurus Pusat Muhammadiyah. 

Dari Pengurus Pusat Muhammadiyah sendiri, ikut menerima Ketua umum PP Muhammadiyah, Dr.Haedar Nashir (Ketum PP Muhammadiyah), Busyro Muqoddas, Prof.Suyatno, dan Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah). 

Di dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut,  Ketum PP GP Ansor menyampaikan sosialisasi tentang acara harlah Ansor ke-83, sekaligus membahas masalah kebangsaan yang sedang hangat pada saat ini.

Di dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir mengatakan bahwa spirit islam berkemajuan dan islam Nusantara harus di ambil persamaan atas spirit islam yg menjungjung tinggi kebersamaan dan semangat anak bangsa membangun  NKRI. Sehingga silaturahmi harus terus dilakukan  untuk  menemukan titik persamaan antar sesama ormas islam.
“Jadikan perbedaan sebagai penguatan hubungan sesama kita. Kita harus perlu mencari banyak titik temu untuk perkuat semangat keislaman dan kebangsaan, kemudian saling menjaga nilai keislaman dan Keindonesiaan”, tambah Doktor dari UGM tersebut.

Haedar juga berharap kepada GP Ansor untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah dan kekuatan lainnya. 

Salah satu pengurus PP GP Anshor Khoirul Anwar dalam kesempatan tersebut juga ikut menyampaikan, bahwa menurutnya umat islam sebagai satu keluarga. Kebangsaan harus ada Islam dan agama yang lain. Kebersamaan ini seakan dikaburkan oleh beragam kepentingan baik itu melalui terorisme maupun radikalisme.

“Perlu kita tunjukan Muhammadiyah itu gak ada bedanya dengan NU yang membawa misi membangun semangat kebangsaan dengan saling bersinergi dalam membangun bangsa”, lanjut gus Anwar.

Semoga saja kunjungan tersebut mempu memperkokoh tali silaturahmi di antara dua ormas terbesar di negara kita Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah sehingga mampu mengawal tegaknya negara kita. (Sumber: www.sangpencerah.id)

Kendal Raih Juara I Pameran Produk Unggulan Dan Peluang Investasi Di Batam

 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki lokasi cukup strategis karena berada di jalur transportasi dan perekonomian utama di Pulau Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kendal dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya adalah dengan mengembangkan kegiatan industri antara lain dengan membangun kawasan industri di Kaliwungu serta industri kecil di semua kecamatan

.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pameran untuk mengenalkan produk unggulan yang ada.  Produk - produk UMKM Kendal banyak mendapatkan perhatian oleh kalayak di setiap mengikuti pameran di berbagai kota. Salah satunya adalah ketika Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM mengikuti Pameran Produk Unggulan dan Peluang Investasi yang digelar Pemkot Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 27 Maret 2017 di Mega Mall Batam Centre. Salah satu hal yang membanggakan adalah ketika banyak masyarakat Kota Batam yang menggemari beragam produk UMKM yang dipamerkan antara lain batik, cemilan dan bandeng tanpa duri. Bahkan dalam pameran tersebut, stand Pemerintah Kabupaten Kendal mampu meraih Juara I dari keseluruhan peserta pameran yang dinilai. 

Menurut Kepala Diperinkop UMKM, Sutiyono, S.Sos, prestasi tersebut membuktikan Pemkab Kendal di bawah pimpinan Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si terus membangun di segala bidang khususnya perkonomian salah satunya lewat UMKM. Perkembangan dan kemajuan UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah ), menurut Sutiyono, semakin signifikan dengan tumbuhnya berbagai UMKM baru maupun UMKM lama yang dapat bertahan bahkan semakin maju. Pihaknya selaku OPD yang bertanggungjawab dalam pembangunan UMKM memberikan pembinaan yang kontinyu atau berlanjut dan sering mengikutkan UMKM di Kabupaten Kendal untuk mengikuti pameran di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga memberikan bantuan lewat permodalan bekerjasama dengan Bank Jateng lewat KUR denghan bunga yang cukup ringan untuk berproduksi. 

"Pengembangan UMKM Kendal sedikit banyak mulai tampak geliatnya dengan kesuksesan pameran UMKM yang diikuti. Misi Pemkab Kendal adalah 'menduniakan UKMK Kendal' yang selama ini kurang dikenal," terang Sutiyono didampingi Kabid UMKM Cicik.

"Berkat keras semua pemangku kepentingan, tentunya dengan arahan Bupati Kendal, UMKM Kendal mulai bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Kualitas produk UMKM asal Kabupaten Kendal diakui baik oleh masyarakat di pameran yang diikuti. Disamping itu harga yang ditawarkan relatif murah sehingga digemari," katanya. 

Kabid UMKM di Diperinkop Kabupaten Kendal , Cicik menyampaikan bahwa dengan mengikuti berbagai event pameran dan promosi di berbagai daerah berdampak baik pada peningkatan produksi UMKM karena meningkatnya permintaan masyarakat atau konsumen yang puas dengan produk UMKM yang sebelumnya dibeli. 

Mengikuti pameran UMKM lanjut Cicik merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Kendal. "Dalam waktu dekat juga akan digelar bazaar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta untuk memperkenalkan produk UMKM Kabupaten Kendal. Selain itu juga dalam setiap kunjungan tamu - tamu Pemkab Kendal ( Bupati Kendal ) diberikan sajian produk makanan dan minuman produk UMKM Kendal dan juga diberikan sajian cindera mata pun dari UMKM Kendal," tuturnya (www.kendalkab.go.id)

Ikut Rayakan Imlek, Pelajar Lintas Agama lakukan Kegiatan Makan Bersama

Purwakarta yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terkenal akan kerukunan warganya kembali membuktikan bahwa perbedaan kepercayaan bukanlah suatu penghalang untuk mewujudkan persatuan. Salah satu buktinya adalah ketika ratusan pelajar yang berasal dari berbagai latar belakang agama maupun keyakinan yang berbeda makan bersama atau "botram" di Bale Paseban, komplek pemerintah daerah setempat untuk merayakan Imlek.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut bertujuan untuk meramaikan perayaan tahun baru China atau hari raya Imlek 2568 sekaligus mengajarkan kepada peserta tentang arti pentingnya keberagaman dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kegiatan "botram" tersebut digelar untuk meramaikan perayaan Hari Raya Imlek 2568," kata Bupati setempat Dedi Mulyadi, di Purwakarta.

Di dalam kegiatan tersebut, diikuti oleh sekitar 500 pelajar yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada. Demi memanjakan para peserta, panitia pelaksana menjamu mereka dengan menyajikan menu makanan khas Purwakarta, Sate Maranggi.

Di sela kegiatan tersebut, bupati sempat memanggil salah seorang pelajar keturunan Tionghoa untuk menceritakan kepada pelajar lain yang hadir tentang persiapan peringatan Hari Raya Imlek yang biasa dilakukan keluarganya.

Pelajar keturunan Tionghoa SMA PGRI Purwakarta, David, menceritakan pengalamannya dari tahun ke tahun saat merayakan Imlek. Ia mengaku terkesan dengan kue keranjang dan angpao yang dibagikan dalam perayaan tersebut. Selain itu, dalam tradisi keluarga David, selalu diajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam tata cara peribadatan agama yang mereka anut saat perayaan Tahun Baru Imlek ini.

Kegiatan "botram" yang digagas bupati itu mendapat respon positif dari pemuka Agama asal Purwakarta, Habib Hasan Syu¿aib. Kiai yang menjadi sesepuh di Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta mengatakan, tradisi saling hormat-menghormati perayaan tradisi maupun perayaan momentum keagamaan sudah tercipta sejak dulu di Purwakarta .

Ia sempat mengatakan, tidak ada salahnya mengucapkan selamat atas perayaan tradisi ataupun perayaan keagamaan agama lain yang tidak dianut oleh pengucapnya.

Sementara itu, kegiatan "botram" juga pernah digelar Pemkab Purwakarta saat peluncuran program membaca Kitab Kuning bagi pelajar beragama Islam dan pendalaman kitab agama sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh para pelajar.

(www.kompas.com)

Delapan Desa di Kabupaten Pohuwato 

Jadi Percontohan Program Desa Online.

Program Desa Online yang di inisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI merupakan program yang bertujuan untuk untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi desa. Hal tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dengan ananya desa online, diharapkan bisa mempromosikan tentang segala informasi  yang ada di desa  baik itu potensi desa, produk unggulan desa, dan perkembangan pembangunan desa bisa dipromosikan dan diakses dengan mudah.

Di Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo, terdapat delapan desa yang menjadi percontohan program desa online.  Semua desa itu adalah desa yang penduduknya merupakan warga transmigrasi asal berbagai daerah di pulau Jawa, Bali, serta warga lokal antara lain desa Panca Karsa 1, Panca Karsa 2, Malango, Makarti Jaya, Tirto Asri, Kalimas, Puncak Jaya di Kecamatan Taluditi dan Desa Manunggal Karya di Kecamatan Randangan.

Salah satu keunggulan yang dimiliki kedelapan desa tersebut antara lain kepemilikan website desa sesuai dengan nama desa masing-masing.  Salah satu desa yang memiliki website tersebut adalah desa Tirto Asri dengan alamat website  www.tirtoasri.desa.id yang mulai menampilkan kegiatan dan potensi desanya. Demikian juga desa-desa yang lain.

“Kami dilatih untuk menggunakan aplikasi internet oleh Kementerian Kominfo untuk pembuatan website dan cara menulis berita atau informasi untuk mengisi website,” kata Mariana (24), operator profile desa Panca Karsa 1, Minggu (27/11/2016)sebagaimana dirilis oleh kompas.com.

Dalam website yang dikelola Mariana ini menampilkan profil desa Panca Karsa dan potensinya. Produk unggulan dan potensi desa di kawasan transmigrasi yang dipublikasikan ini diharapkan dapat mengangkat perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Di desa-desa itu, sektor pertanian dan peternakan menjadi unggulan warganya. Selain itu keindahan alam dan budayanya juga diharapkan akan mendorong sektor pariwisata.

Agar  pengelolaan website dapat berjalan dengan baik dan profesional, para pengelola atau admin secara rutin mendapat pembekalan dari Kementerian Kominfo, dan yang terbaru para operator website juga mendapat pelatihan jurnalisme warga dari Burung Indonesia, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang konservasi. 
Semoga program desa online tersebut dapat ditiru oleh seluruh desa yang ada di Indonesia, sehingga arus informasi dari daerah-daerah bisa diakses oleh semua orang dari seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Selain itu semua potensi yang ada di desa juga bisa diketahui oleh publik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. 

Sumber: www.kompas.com

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

Kabupaten Demak, merupakan salah satu kabuupaten di Provinsi Jawa Tengah yang masih berproses dalam penyusunan RPJMD, mengingat Bupati-Wakil Bupati terpilih baru saja dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah dibuat pada saat pilkada.

Salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD adalah menjaring sebanyak mungkin masukan dan aspirasi masyarakat yang diwujudkan dalam forum konsultasi publik. Untuk itu, pada hari Kamis (23/6) bertempat di Gedung Bina Praja, Bappeda Demak menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Melalui forum tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, serta masukan yang konstruktif dan substantif dalam perumusan dan penyusunan rencana pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Demak.

Acara yang dibuka oleh Bupati Demak, HM. Natsir tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Muspida, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi DPRD, Camat se-Kabupaten Demak, serta Tokoh Ormas maupun LSM. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Demak mengatakan bahwa telah tersusunnya program-program unggulan dalam mensikapi berbagai isu strategis daerah oleh Bupati-Wakil Bupati terpilih yang terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran, pemerataan pembangunan ekonomi, infrastruktur pertanian, perwujudan good governance, stabilitas keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas SDM masyarakat maupun aparatur, pengendalian bencana, baik rob, kekeringan maupun banjir, serta ketahanan pangan dan energi.

 “Apa yang kita rumuskan saat ini akan sangat menentukan bagaimana kondisi Kabupaten Demak lima tahun ke depan. Setelah RPJMD ditetapkan oleh Dewan, maka bersifat mengikat. Tidak saja bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi seluruh pihak, yaitu DPRD, dunia usaha, serta masyarakat luas. Untuk itu saya harapkan forum ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Bupati. 

Dengan adanya forum konsultasi publik yang melibatkan semua stakeholders di Kabupaten Demak, diharapkan seluruh perwakilan unsur yang ada dalam masyarakat dapat menyampaikan harapan, aspirasi dan saran penyempurnaan terhadap rumusan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Mulai dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja, serta program pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. (d@be)

Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terus melakukan terobosan melalui inovasi-inovasi dalam melayani masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kuningan melalui Kantor Pertanahan/BPN adalah melalui program layanan baru yang diberi nama “Someah Pisan”. Sebuah inovasi lanjutan setelah program terdahulu seperti Prona, Larasita dan layanan Sabtu-Minggu. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Iwan Ridwan, A.Ptnh, sebagaimana dirilis dari Info Kuningan, Selasa (21/6/2016) menjelaskan, bahwa layanan “Someah Pisan” dilaksanakan dalam rangka mendekatkan dan memberikan kemudahan pelayanan pertanahan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan yang inovatif, partisipatif dan transfaran dengan keramahan budaya lokal.  

“Kata “Someah” sendiri  diambil dari bahasa Sunda yang berarti ramah, merupakan sebuah karakter dari masyarakat Jawa Barat yang terkenal akan keramah-tamahannya. Hal itulah yang dijadikan “ikon” atau ciri oleh Kantor Pertanahan dari layanan ini,” jelas Iwan.

Melalui layanan “Someah Pisan”, masyarakat Kabupaten Kuningan akan mendapatkan informasi dan sosialisasi/penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan serta mendapatkan layanan pertanahan dengan sistem on-line. Adapun jenis layanan dalam program layanan tersebut meliputi Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) Perumahan, Roya, Pengecekan Serifikat dan pendaftaran Peralihan Hak Karena Jual Beli. Selain itu terdapat juga layanan khusus pada bulan Ramadhan ini yaitu layanan Sertifikasi Tanah Wakaf. 

 “Sebetulnya layanan Someah Pisan ini belum di launching, tapi sudah kita laksanakan di pertengahan Ramadhan, yang pertama ini dilaksanakan di Pasar Langlangbuana Kuningan dan Alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus. Kedepan kami akan melakukan penjadwalan secara khusus untuk menentukan lokasi mana yang akan jadi target sasaran layanan kita, terutama daerah-daerah yang jauh letaknya ke Kantor Pertanahan Kuningan,” pungkas Iwan. 

Apapun bentuknya, setiap pemerintah daerah memang harus dituntuk untuk melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu juga sebagai upaya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pelayanan pegawai negeri tidak kalah dengan pelayanan pegawai swasta. 

( Sumber : http://www.kuningankab.go.id)

Sertifikat merupakan bukti kpemilikan tanah yang diakui oleh negara dan diberikan kepada seluruh pemilik tanah. Namun demikian banyak pemilik tanah di Indonesia khususnya di daerah pedesaan maupun di kantong-kantong kemiskinan yang sampai dengan saat ini belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, melalui prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) pemerintah membantu masyatakat dalam legalisasi asset melalui proses administrasi pertanahan yang terdiri dari: adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah. Semua proses tersebut dilaksanakan hampir di seluruh wilayah negara Indonesia yang diselenggarakan secara massal. 

Terkait dengan program Prona yang di laksanakan oleh pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Salatiga dengan disaksikan disaksikan langsung oleh Walikota Salatiga, Yuliyanto menyerahkan 536 Sertifikat Hak Atas Tanah (S-HAT) kepada masyarakat.  Penyerahan yang ini dilaksanakan di halaman Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada Jumat 20/05 selain dihadiri oleh Walikota Salatiga, Yuliyanto juga dihadiri Kakanwil BPN Prov Jateng, Lukman Hakim selaku wakil dari Pemerintah provinsi Jawa tengah, 500 orang pemilik bidang, Forkopinda Kota Salatiga, Asisten I Sekda, Kepala DPPKAD, Kepala Disperindagkop dan UMKM, dan juga Camat dan Lurah se-Kota Salatiga.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Ronald Lumban Gaol menjelaskan bahwa 536 Sertifikat HAT tersebut terdiri dari sertifikat prona sebanyak 500 bidang, sertifikat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 21 bidang, sertifikat Massal Swadaya sebanyak 12 bidang, Aset TNI sebanyak 4 bidang dan rumah ibadah sebanyak 1 bidang. 
Untuk program legalisasi aset S-HAT UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Salatiga dapat diselesaikan sebanyak 21 bidang tanah dari 33 bidang. Pembiayaan untuk legalisasi aset S-HAT UMKM ini bersumber pada APBD Kota Salatiga sehingga peserta S-HAT UMKM tidak dikenakan biaya atau gratis.

"Untuk sertifikat prona dapat kami selesaikan 100% yaitu sebanyak 500 bidang yang diserahkan semua pada pemohon pada hari ini. Pembiayaannya semua bersumber dari DIPA Kantor Pertanahan Kota Salatiga, sehingga tidak dibebankan pada masyarakat atau gratis," jelas Ronald Lumban Gaol.

Kakanwil BPN Prov Jateng, Lukman Hakim memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kota Salatiga atas terselesainya pensertifikatan prona ini. Di Jawa Tengah sendiri, sampai saat ini baru Kota Salatiga yang berhasil menyelesaikan prona secara menyeluruh dengan capaian 100%.

 "Dalam kurun waktu 3 bulan Kantor Pertanahan Kota Salatiga mampu menyelesaikan sertifikat prona 100% dan menjadi kantor pertanahan tercepat se-Jawa Tengah, karena di kantor pertanahan kabupaten kota lain belum ada yang selesai 100%. Hal ini sangat membanggakan dan semoga menjadi pemicu bagi kantor pertanahan lainnya untuk menyelesaikan program prioritas," ungkap Lukman Hakim.
(http://salatigakota.go.id)

Kota Bontang menjadi salah satu kota percontotah dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).  Melalui program yang merupakan tindaklanjut dari PNPM Mandiri Perkotaan dan P2KKP ini, diharapkan Kota Bontang menjadi kawasan bebas kumuh di tahun 2019. 

"Alhamdulillah, Kota Bontang ditunjuk sebagai pilot project. Kita mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Kepercayaan itu tentu akan kita maksimalkan dengan menjadikan Bontang bebas dari kawasan kumuh di 2019 mendatang, " kata Walikota Bontang dr Neni Moerniaeni di saat mengikuti sosialisasi dan workshop nasional program Kotaku yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu, 27 April 2016.

Kendati program Kotaku adalah program berskala nasional, tetapi Pemerintah Kota Bontang siap mendukung secara aktif dan berkolaborasi untuk mewujudkan 100-0-100 artinya, seratus persen akses air bersih akan kita buat dan nol persen kawasan kumuh serta seratus persen peningkatan tempat sanitasi. Malalui program ini, walikota berharap Kota Bontang bisa menjadi contoh pencapaian program Kotaku yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan laik huni,  produktif, dan berkelanjutan.

"Saya sudah intruksikan Bappeda dan Dinas PU untuk mengebut program ini. Kita juga sudah menginventarisasi beberapa titik yang kita tetapkan sebagai daerah kumuh. Nah, daerah itu yang akan menjadi fokus kita. Segala fasilitas dan akses sudah saya sebutkan tadi semuanya akan kita bangun dan kita benahi," tambahnya.

Sebagaimana diketahui,  Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Selain Kota Bontang ada 269 kota lainnya yang juga dipilih sebagai pilot project dalam program ini. 

Skema pelaksanaan program Kotaku nantinya akan berjalan dengan lima tahap. Pertama dengan skema komponen satu yaitu fokus pemerintah lebih ke dalam pengembangan kelembagaan dan kebijakan. Lalu dilanjutkan dengan komponen dua yaitu integrasi perencanaan dan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat.Sedangkan selanjutnya adalah komponen tiga dimana lebih difokuskan kepada infrastruktur primer dan sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di kota terpilih. Terakhir adalah komponen 4 dan 5 soal dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis serta dukungan untuk kondisi darurat bencana 

(Sumber: http://www.klikbontang.com)